Cari Blog Ini

Senin, 07 Agustus 2017

Dicurigai Terlibat HTI Oleh Menpora, Adhyaksa Klarifikasi Ke JK, Ada Apa??


Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kedatangan Ketua Kuartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Adhyaksa Dault di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (6/11/2014).(Icha Rastika/KOMPAS.com)

Masih ingat mengenai ditahannya dana bantuan kegiatan operasional Gerakan Pramuka sebesar Rp 10 miliar oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi?? Ya, dana tersebut ditahan oleh Menpora Imam karena Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault diduga terlibat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Adhyaksa yang sudah berkali-kali membantah isu tersebut sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah dalam hal ini Menpora. Dalam pendapatnya yang dikutip media, Adhyaksa meyakinkan kepada semua pihak bahwa dirinya tidak terlibat HTI, meski hadir dalam acara HTI dimana dia akhirnya dicurigai sebagai pendukung dan simpatisan HTI.
Dalam video yang tersebar, Adhyaksa sebenarnya sangatlah jelas memberikan pernyataan bahwa dirinya mendukung gerakan khilafah. Bantahan yang disampaikan oleh Adhyaksa menurut saya percuma saja karena publik saat ini tidak bodoh dan begitu saja mempercayai hal tersebut.
Karena itu saat Menpora Imam menyatakan akan membekukan dana bantuan tersebut, publik pun mendukung. Dukungan pun juga disertai desakan supaya Adhyaksa mundur sebagai Ketua Kwarnas dan bahkan juga komisioner BRI yang didudukinya.
Adhyaksa diharapkan membuktikan kesetiannya kepada NKRI dan Pancasila dengan terlebih dahulu belajar lagi berkomitmen kepada ideologi bangsa. Tidak bisa semudah itu Adhyaksa membantah dan kemudian dengan seenak udelnya menyatakan setia kepada NKRI dan Pancasila.
Ini sama aja kelakuannya seperti seorang gadis yang awalnya mengaku cinta kepada seseorang tetapi akhirnya tidak lagi mengaku cinta karena sang Pria sudah jadi narapidana. Lalu berbalik kepada mantan yang dulu ditinggalkannya. Itu sangat jelas bahwa kecintaan Adhyaksa kepada NKRI dan Pancasila hanya karena HTI sudah dilarang.
Adhyaksa sendiri menyatakan siap untuk mengklarifikasi kecurigaan Menpora Imam dengan menemui langsung Menpora. Tetapi sayangnya, yang dilakukan oleh Adhyaksa tidaklah menemui Menpora, melainkan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Adhyaksa mengaku telah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyampaikan klarifikasi dan bantahan soal keterlibatannya di HTI. Maka dana Rp 10 miliar itu tak lagi beku.
“Soal anggaran juga sudah dicairkan sebesar Rp 10 miliar, Senin (7/8) nanti proses pencairannya,” ucap Adhyaksa kepada wartawan usai memimpin upacara penghormatan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2017).
“Pertemuan dengan pemerintah sudah, kalau dengan Menpora belum, Wapres juga sudah,” kata Adhyaksa yang juga mantan Menpora ini.
Wah mengapa Adhyaksa mengklarifikasi malah kepada Wapres JK?? Bukankah yang mencurigai dan menduga Adhyaksa terlibat HTI adalah Menpora Imam?? Mengapa tidak bertemu Menpora dan malah memilih mengklarifikasikan hal tersebut dengan Wapres JK?? Ada apa dibalik salah alamat Adhyaksa memberikan klarifikasi tersebut??
Klarifikasi Adhyaksa ke Wapres JK dan bukannya ke Menpora Imam akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan apakah JK adalah orang yang bisa diandalkan jikalau ada orang yang mencurigai seorang pejabat atau tokoh publik sebagai simpatisan HTI??
Apakah ini juga mengartikan bahwa JK akan menjadi tameng dan melindungi para eks HTI yang ada dalam tubuh pemerintahan?? JK yang memang pakarnya politik dua kaki, apakah juga bermain politik dua kaki dalam Perppu Ormas dan pembubaran HTI??
Coba saja lihat bagaimana JK mendukung 4 partai penolak Perppu Ormas melaporkan Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Viktor Laiskodat ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Bukannya meminta diselesaikan dengan kekeluargaan, dukungan JK ini jadi hal yang aneh. Aneh karena penyelesaian masalahnya bisa dengan kekeluargaan.
Karena itu, wajar saja jika saya akhirnya mempertanyakan arah dukungan JK ini terkait Perppu Ormas. Apakah mendukung atau tidak. Kalau ditanya secara langsung, JK sudah bisa dipastikan akan menjawab mendukung Perppu, tetapi tindakan belum tentu sejalan.
Hal inilah yang saya pikir juga jadi penyebab mengapa Adhyaksa melapornya kepada Wapres JK, bukan kepada Menpora Imam. Adhyaksa seperti sudah paham betul bahwa JK bisa diandalkan dalam hal-hal seperti ini. Bagaimana tidak, JK saja bersedia memfasilitiasi Zakir Naik melakukan acaranya di kampung halamannya, Sulawesi Selatan.
Lalu apakah hal ini akan dengan mudahnya menghilangkan kecurigaan dan keraguan publik terhadap keterlibatan Adhyaksa kepada HTI?? Saya pikir tidak akan ada yang percaya dengan semudah itu. Apalagi orang-orang HTI dikenal dengan militansinya yang sangat kuat.
Kalau Adhyaksa sudah menyatakan dukungannya seperti yang dapat disaksikan dalam video yang tersebar, maka sulit untuk yakin Adhyaksa ini apakah benar-benar bukan simpatisan HTI lagi atau masih. Cara terbaik adalah dengan mundur dari jabatan yang dipegangnya saat ini. Hal ini penting dilakukan supaya para eks HTI tidak dengan mudahnya gonta ganti ideologi.
Apakah Adhyaksa mau mengundurkan diri?? Saya yakin tidak mau. Maka pilihan terbaiknya adala memecat dirinya. Anda setuju??
Salam Tolak HTI.

0 komentar:

Posting Komentar