Wow! Ada 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia Negara Khilafah

Gebrakan pemerintahan Jokowi untuk menangkal gerakan radikalisme dan terorisme serta gerakan mendirikan negara khilafah terus menjadi perhatian. Gebrakan yang paling ditunggu adalah pembubaran ormas HTI. Pemerintah sudah secara resmi menyatakan pembubaran ormas tersebut dan tinggal menunggu proses pembubarannya.

 

Gebrakan pembubaran ormas HTI tersebut ternyata mendapatkan perlawanan dari HTI yang sowan ke DPR mencari dukungan. Sowan DPR menjadi suatu keanehan karena HTI yang ingin mendirikan negara khilafah sebenarnya tidak terlalu ngeh dengan lembaga DPR yang adalah perwujudan demokrasi. Bagi mereka demokrasi bukanlah gerakan kekhilafahan.

HTI saat ini memang sudah di ujung tanduk. Jika pada pemerintahan sebelumnya HTI tidak tersentuh dan ada kesan seperti dibiarkan perkembangbiakannya, maka pada pemerintahan Jokowi, HTI tidak berkutik dan akan segera dibubarkan. Lalu bagaimana tanggapan rakyat Indonesia terkait keberadaan HTI dan negara khilafah??

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan hasil yang menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menolak negara khilafah. Ada 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia. Hanya 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam. 11,5 persen lainnya responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Meski mayoritas rakyat Indonesia menolak negara khilafah, jumlah pendukung negara khilafah yang berjumlah 9,2 persen tidak bisa dianggap remeh. bayangkan saja kalau persentase tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini. Berdasarkan data jumlah wajib KTP per 31 Desember 2015 yakni 182.588.494 jiwa,.Maka kita akan mendapatkan jumlah 16 juta orang.

Jumlah 16 juta orang tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan cukup untuk membuat suatu negara tersendiri dengan mengambil satu pulau. Bandingkan saja dengan jumlah penduduk Singapura yang tidak sampai 7 juta orang. jumlah yang harus segera mungkin direhabilitasi keindonesiaannya oleh pemerintah.

Menariknya, dalam survei yang dilakukan ada juga data menunjukkan keberpihakan kepada HTI oleh simpatisan partai politik. Sesuai dengan kesamaan visinya, PKS menjadi partai yang paling mendukung perjuangan HTI.

Berikut adalah hasil survei SMRC khususnya untuk pertanyaan ‘Jika tahu HTI, apakah setuju dengan perjuangan HTI tersebut?’

PKS (base: 4,4%)
Setuju: 34,3%
Tidak setuju: 42,2%
Tidak jawab: 23,5%

PPP (base: 4,3%)
Setuju: 19,7%
Tidak setuju: 73,5%
Tidak jawab: 6,8%

Gerindra (base: 12,6%)
Setuju: 12,7%
Tidak setuju: 61,5%
Tidak jawab: 25,8%

Demokrat (base: 6%)
Setuju: 11,1%
Tidak setuju: 71,4%
Tidak jawab: 17,5%

Nasdem (base: 2,2%)
Setuju: 10,1%
Tidak setuju: 82,8%
Tidak jawab: 7,1%

PAN (base: 2,8%)
Setuju: 7,3%
Tidak setuju: 73,6%
Tidak jawab: 19.1%

PDIP (base: 25,8%)
Setuju: 6,9%
Tidak setuju: 79,5%
Tidak jawab: 22,7%

Golkar (base: 11,4%)
Setuju: 6%
Tidak setuju: 71,3%
Tidak jawab: 22,7

PKB (base: 5,2%)
Setuju: 4%
Tidak setuju: 75,8%
Tidak Jawab: 20,2%

Hanura (base: 1,1%)
Setuju: 0%
Tidak setuju: 47,1%
Tidak jawab: 52,9%

Hasil survei ini menunjukkan bahwa dugaan publik bahwa PKS beririsan dengan HTI dan sudah banyaknya pendukung HTI di partai politik bukan sebuah isu dan wacana biasa, Ini sudah sebuah hal yang nyata dan hasil surveinya pun menunjukkan kebenaran isu tersebut.

Mengerikan bukan?? Meski survei ini hanya diikuti oleh 1500 responden sebagai sampel, tetapi hasilnya tidak bisa disepelekan. Apalagi jika mereka yang mendukung perjuangan HTI mendirikan negara khilafah sudah masuk ke partai politik dan juga masuk dalam lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Itulah mengapa isu pendirian negara khilafah harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk segera dituntaskan. Jangan sampai isu ini dibiarkan terus dan semakin mengakar di tengah-tengah masyarakat. Tekanan partai politik yang mendukung HTI dan perjuangannya harus segera dilawan dengan tegas sehingga partai politik tidak lagi dijadikan kendaraan mendirikan negara khilafah.

Rakyat juga harus waspada dengan gerakan-gerakan memperjuangkan negara khilafah di daerah masing-masing. Terus galang gerakan mendukung pemerintah supaya pemerintah tahu bahwa rakyat mendukung gebrakan mereka. Karena pemerintah pasti mendukung suara dukungan silent majority yang beberapa waktu ini hanya bisa diam dan menyerahkan semua perjuangan kepada pemerintah.

Rakyat harus sadar bahwa ancaman terhadap NKRI nyata dan tidak bisa disingkirkan dan dilawan hanya dengan berdiam dan, maaf, hanya dengan berdoa. Harus benar-benar melakukan kegiatan yang nyata dan gerakan massif mendukung gerakan pemerintah tersebut. Khususnya daerah-daerah yang pergerakan HTInya sudah sangat besar.

Semoga gerakan kekhilafahan ini segera diberangus supaya NKRI tetap menjadi sebuah kegerakan, bukan sebuah monumen untuk dikenang.

Sumber