Ini Bahaya Berita 'Hoax' Bagi Bangsa Indonesia

Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) membentangkan poster yang berisi penolakan penyebaran berita bohong (hoax) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/1). Aksi tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berhati-hati dan menyaring informasi yang tidak benar atau hoax. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial dapat mengakibatkan perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya memunculkan radikalisme.

"Ingat !!! radikalisme muncul bukan karena uang, tetapi karena tidak punya pekerjaan. Itu salah satu penyebab seseorang bergabung menjadi bagian dari radikalisme," tegas Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) intelijen, teritorial dan penerangan TNI Tahun 2017,di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Menurut dia, masifnya penggunaan media sosial (medsos) menjadi "medan pertempuran" baru oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan, salah satunya dalam penyebaran informasi masih banyak terdapat berita bohong (hoax).

Untuk menangkal berita hoax tersebut komunitas intelijen, teritorial dan penerangan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, namun harus bekerja sama, tergantung situasi yang ada.

"Komunitas intelijen, teritorial dan penerangan harus memiliki kemampuan untuk mengcounter informasi hoax tersebut," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI mengharapkan jajaran intelijen, teritorial dan penerangan agar dapat memberikan pemahaman kepada jajaran dibawahnya untuk dapat memberikan informasi yang positif kepada pimpinan sebelum menyampaikan pernyataan, sehingga berita negatif dapat dinetralisasi secara maksimal menjadi berita positif.

"Jajaran Penerangan TNI tidak boleh ketinggalan dalam mengakses informasi secara langsung sebelum dilakukan evaluasi atau analisis," katanya.

Kasum TNI menyampaikan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Mabes TNI merupakan wahana silaturahim dalam suatu komunitas intelijen, teritorial dan penerangan untuk mengakses evaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2016.

"Pelaksanaan program-program kerja yang telah digulirkan dari hasil tersebut, maka penyempurnaan berbagai kegiatan wajib hukumnya untuk dilaksanakan," jelasnya.

Kepada seluruh peserta rakor, Kasum TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya, diantaranya manfaatkan dengan baik rakor terpadu ini sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antara komuniti, baik itu insan intelijen, teritorial dan penerangan TNI.

"Tingkatkan kepekaan deteksi dan cegah dini terhadap setiap perkembangan situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai permasalahan sosial," katanya.

Serta perlu mewaspadai dan antisipasi secara bersama-sama, baik di tingkat atas sampai dengan tingkat bawah terkait pelaksanaan kegiatan Pilkada serentak, dan jajaran penerangan tidak boleh ketinggalan informasi yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

"Insan penerangan harus menguasai media sosial agar dapat membangun opini publik," ujarnya. seperti dikutip dari antara

Rakor intelijen, teritorial dan penerangan TNI Tahun 2017, diikuti oleh 448 peserta, terdiri atas 140 peserta rakor intelijen, 188 peserta rakor teritorial dan 120 peserta rakor penerangan TNI.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan menyampaikan evaluasi program kerja tahun anggaran tahun anggaran 2016 serta penyampaian program kerja tahun 2017, khususnya hal-hal menonjol terkait dengan kebijakan Panglima TNI Bidang Intelijen, Teritorial dan Penerangan TNI.

 

Sumber