Pencapaian program Presiden Jokowi yang
termasuk berhasil adalah pembangunan jalan di seluruh daerah di
Indonesia. Seperti apa yang terlihat saat ini pembangunan jalan
menyeluruh di seluruh daerah Indonesia memberi dampak positif bagi
masyarakat.
Salah satu contoh pembangunan
infrastruktur jalan itu adalah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres)
No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
yang ditetapkan pada 8 Januari 2016, ada 10 proyek strategis nasional
di Sumatera Utara. Proyek-proyek itu adalah:
(1) Jalan Tol Medan – Binjai (16 kilometer) – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;
(2) Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;
(3) Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung yang merupakan bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera;
(4) Pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung;
(5) Pembangunan Pipa Gas Belawan – Sei Mangkei kapasitas 75 mmscfd dengan panjang 139,24 kilometer.
(6) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang;
(7) Bendungan Lausimeme;
(8) Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Kuala Tanjung dan Sei Mangkei;
(9) Percepatan infrastruktur transportasi,
listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional
(KSPN) Prioritas Danau Toba
(10)Proyek pembangunan Smelter Kuala Tanjung (http://www.antaranews.com/berita/612826/presiden-jokowi-percepatan-pembangunan-infrastruktur-kunci-kesejahteraan-sumut).
Dari pelaksanaan proyek tersebut merupakan
di daerah Sumatera Utara, sebagaimana yang penulis lihat juga di
daerah tempat tinggal penulis, pembangunan jalan tol medan-binjai
sedang berjalan, tinggal menunggu proses penyelesaiannya secara
sempurna dan mampu digunakan oleh masyarakat.
Pencapaian program Presiden Jokowi ini
dalam pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari Nawa Cita
yang digaungkan sejak masa kampanye pada Pilpres 2014 lalu. Dalam Nawa
Cita tersebut termaktub program Membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Berguna untuk masyarakat
Dengan tercapainya nanti program
infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi
akan sangat berguna bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas
sehari-hari. Baik itu saat ingin mudik, ke sekolah, bekerja dan lain
sebagainya. Dengan adanya jalan yang baik, bagus dan mulus akan lebih
memudahkan proses beraktivitas.
Dapat mempercepat perjalanan sampai
tujuan, aman dan nyaman serta mencegah terjadinya kemacetan parah. Bila
jalan rusak akan menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas, menambah
kemacetan dan kecelakaan yang berujung pada nyawa melayang.
Tentu hal itu tidak kita inginkan bersama
karena sebagai negara yang besar, berdaulat dan demokrasi, sangat
memalukan bila Indonesia tertinggal dalam pembangunan infrastruktur
jalan.
Untuk itulah, kinerja era pemerintahan
Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur jalan membawa angin segar
bagi kemajuan bangsa dan negara. Membawa kemudahan, kenyamanan,
pembangunan perekonomian lebih baik dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dengan jalan yang baik dapat menumbuhkan semangat dan kekuatan bagi
negara dalam membenahi kekurangan-kekurangan yang saat ini masih
terjadi.
Dalam proses pembangunan infrastruktur
jalan ini pun tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus dilalui, dan
harus dipikirkan secara matang. Terutama dalam hal dana dan kearifan
lokal terhadap lingkungan.
Menyoroti dalam hal dana, dipergunakan
dana untuk pembangunan jalan memakan anggaran sekitar Rp. 570 triliun.
Ada sekitar 225 proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden
Jokowi hingga 2019 dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Proyek Strategis Nasional. Pembangunan proyek
strategis itu tidak mengandalkan dana dari APBN
(http://harian.analisadaily.com/opini/news/jokowi-dan-pembangunan-infrastruktur/332600/2017/03/07).
Dari dana yang digelontorkan tersebut
membuat banyak kritikan terhadap program Presiden Jokowi tersebut.
Menyoroti mengenai kearifan lokal terhadap lingkungan, ada kritikan yang
menyasar juga kepada program Presiden Jokowi dalam pembangunan
infrastruktur jalan yaitu dari Direktur Eksekutif Nasional Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati.
Ia menilai strategi Jokowi membangun
sebanyak-banyaknya infrastruktur mirip era kepemimpinan Presiden
Soeharto di zaman orde baru. Dampaknya, pertama adalah menumpuknya utang
luar negeri yang nantinya akan ditanggung oleh generasi selanjutnya.
Kedua, pembangunan infrastruktur juga akan berdampak buruk bagi
lingkungan hingga masyarakat
(http://harian.analisadaily.com/opini/news/jokowi-dan-pembangunan-infrastruktur/332600/2017/03/07).
Serangkaian kritikan itu harus dianggap
sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi dan membenahi segala
kekurangan yang ada. Kritikan itu perlu demi kesempurnaan sebuah
kinerja. Terpenting adalah seluruh masyarakat haruslah mendukung segala
kinerja dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk kepentingan bangsa dan
negara.
Semua program yang termaktub dalam
Nawacita adalah untuk bangsa dan negara. Segala hal yang baik dalam
sebuah program pemerintah harus kita sambut baik pula. Segala hal yang
jelek ataupun bertentangan dengan aturan, kaidah, dan norma harus kita
tolak dan segera diperbaiki untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
Demi kesejahteraan
Berkaitan
dengan hal di atas, program dari seorang Presiden adalah untuk
menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bukan untuk
menciptakan kesulitan maupun kesengsaraan bagi masyarakat.
Hal itu termaktub dalam Pembukaan
(Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
alinea ke IV (empat) yang menentukan bahwa Pemerintah Negara Indonesia
wajib untuk memajukan kesejahteraan umum bagi bangsa dan negara.
Sesuai dengan program Presiden Jokowi
untuk membangun infrastruktur jalan di Indonesia adalah bagian dari
kesejahteraan umum yang dimaksud dalam UUD 1945 tersebut. Bagaimana
tidak, dengan jalan yang baik, mulus, terancang dan sistematis
memberikan sarana transportasi yang baik dalam menjalani kehidupan ini.
Coba kita bayangkan bagaimana fakta
terungkap dari berbagai media elektronik memberitakan kerja keras, dan
perjuangan anak untuk menuju sekolah dengan infrastruktur yang tidak
memadai.
Anak-anak tersebut berjuang berjalan jauh
dengan jalan yang terjal, berlubang ataupun tidak beraspal menuju ke
sekolah. Yang lebih mirisnya lagi, berjalan di tengah derasnya aliran
sungai dikarenakan jembatan penghubung dari rumah ke sekolah roboh
ataupun rusak. Dari keadaan itu sungguh menyedihkan hati kita.
Indonesia sebagai negara besar dan kaya
akan sumber daya alam mampu dicederai dengan infrastruktur jalan yang
tidak memadai. Membuat jembatan, dan jalan yang layak saja tidak mampu.
Tentu hal itu sungguh memalukan negara kita tercinta ini. Untuk itulah
Presiden Jokowi segera membenahi jalan di seluruh Indonesia termasuk di
Papua hanya untuk sebuah kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Hal inilah sebagai bentuk perhatian
Presiden Jokowi terhadap kepentingan umum. Dengan memelihara kepentingan
umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat
dipelihara oleh warga negara sendiri. Contohnya seperti persediaan
sandang pangan, perumahan, kesejahteraan, dan lainnya (Ridwan HR, Hukum
Administrasi Negara, 2011:277).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan
infrastruktur jalan sebagai salah satu pencapaian terbaik dari program
Presiden Jokowi patut diapresiasi dan diawasi selalu agar berajalan
lancar dan oknum yang bekerja dalam proyek tersebut tidak terlibat dalam
perilaku korupsi. Mari masyarakat memaknai positif kinerja dari
pemerintahan Presiden Jokowi untuk kepentingan kita bersama dalam menuju
sebuah kesejahteraan yang dimimpikan selama ini.
0 komentar:
Posting Komentar