PNS Bukan Pegawai Khilafah Sipil

Image : nasional.republika.co.id

Cukup banyak PNS yang terlibat dalam organisasi anti Pancasila atau organisasi yang mengharamkan sistem demoktasi dan ingin menegakkan khilafah. Bahkan di daerah saya sendiri ketua organisasi anti Pancasila adalah dosen tetap yang mengajar di perguruan tinggi negeri. Padahal mereka dituntut untuk setia dan taat kepada NKRI.

PNS anti Pancasila bisa dikatakan orang-orang munafik karena mengharamkan sistem demokrasi tapi cari makan di negara demokrasi. Kalau memang ingin jadi pejuang khilafah sebaiknya mundur dari PNS. Jangan setengah-setengah, setengah PNS, setengah khilafah.

Selain mundur, PNS anti Pancasila juga tak layak tinggal di Indonesia. Sebaiknya mencari negara lain yang bukan menganut sistem demokrasi Pancasila, karena Indonesia sudah kandung badan menganut sistem demokrasi.

Pahlawan kita; Soekarno, Hatta, Tan Malaka dan lainnya memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia dengan berdarah-darah. Jangan kalian yang anak kemaren sore, tidak pernah merasakan sakitnya berjuang seenak udel merubah sistem demokrasi Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia diperbolehkan untuk pindah negara. Jadi tidak ada kesulitan bagi pejuang khilafah pindah dari Indonesia. Carilah negara yang sesuai dengan sistem yang diinginkan. Jika tidak ada, buat negara baru di planet lain. Masih ada delapan pelanet lain yang menurut peneletian astronom belum ada penghuni alias masih kosong.

Silahkan pilih. Mau ke yang paling dekat dengan matahari Markureus, mau ke yang paling besar Yupiter, mau tinggal di planet terpanas Venus, suka dengan warna merah silahkan ke Mars, mau ke planet yang banyak ulah karena sering beredar keluar dari garis orbitnya Neptunus dan mau ke mantan planet silahkan ke Pluto. Ada banyak pilihan untuk tidak tinggal di negara demokrasi yang dianggap haram.

Kami segenap bangsa Indonesia mencintai demokrasi Indonesia dan Pancasila seperti kami mencintai diri sendiri. Kami menghormati jasa Soekarno dan kawan-kawan dengan mempertahankan sistem Demokrasi Pancasila.

Oknum PNS anti Pancasila juga akan membahayakan generasi muda jika dibiarkan. Bisa jadi mereka  ikut meracuni generasi muda dengan janji manis khilafah. Yang mengkhawatirkan adalah para pengajar seperti dosen dan guru. Karena mereka berhadapan langsung dengan anak-anak dan remaja yang mudah terpengaruh.  Apalagi masa remaja adalah masa yang berapi-api, yang sedang mencari identitas diri. Sangat mudah untuk dirasuki oleh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Generasi muda Indonesia jangan diracuni dengan janji-janji manis, bbm naik obatnya khilafah, banjir di Jakarta obatnya khilafah, kebakaran hutan obatnya khilafah, kemiskinan obatnya khilafah, sakit kepala obatnya khilafah, perut lapar obatnya khilafah. Itu bukan solusi. Semua orang tahu bahwa lapar obatnya makan dan sakit kepala obatnya paramex, bukan khilafah.

Kami tak ingin generasi penerus bangsa ikut-ikutan anti Pancasila. Biarkan mereka berkembang menjadi generasi-generasi petarung yang sehat secara fisik dan mental. Biarkan mereka bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi ini generasi mudanya tidak kalah saing dengan bangsa lain. Pemuda Indonesia selalu mendapatkan juara olimpiade Fisika, Kimia, Matematika dan lainnya. Jangan racuni pikiran mereka dengan mau juara olimpade solusinya khilafah.  Karena bukan itu solusinya tapi kerja keras.

PNS itu Pegawai Negeri Sipil bukan Pegawai Khilafah Sipil. Karena kalau Pegawai Khilafah Sipil disingkat jadi PKS bukan PNS lagi. Maaf, bukan bermaksud menyinggung partai sebelah.

Hidup adalah pilihan dan Indonesia memilih sistem demokrasi Pancasila. Demo berjilid-jilid juga bisa dilakukan karena demokrasi. Saya belum pernah mendengar dalam sistem khilafah orang boleh berdemo. Dapat bersuara menolak Pancasila juga karena demokrasi. Coba saja demo tegakkan khilafah di Korea Utara. Apakah mungkin diizinkan oleh Kim Jong-un?

Di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Gus Mus mengatakan malaikat selalu benar, setan selalu dan manusia bisa salah bisa benar. Begitu juga demokrasi, ada baik dan buruknya, namun untuk Indonesia pilihan terbaik adalah demokrasi, bukan khilafah.

Pepatah nenek moyang kita mengatakan “Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”. Tinggal di kolong langit Indonesia, ikuti aturan Indonesia. Tidak mau ikut aturan, silahkan keluar dari Indonesia. Gitu aja kok repot.

 

 

Sumber