Image : jawapos.com
Lantaran ujaran, kembali memicu heboh
negeri ini. Viktor Laiskodat ketua Fraksi Nasdem di DRP-RI mengucapkan
perihal yang membuat panas beberapa golongan. Tidak tanggung-tanggung 4
partai yang tersinggung gara-gara ucapan Viktor, yakni Gerindra,
Demokrat, PKS dan PAN.
Perkara ini bermula saat Viktor pidato di
Kupang Nusa Tenggara Timur pada Selasa (01/08/2017) yang lalu. Anak buah
Surya Paloh ini membicarakan khilafah dan Parpol yang menolak Perpu No 2
Tahun 2017 Tentang Ormas.
Berikut pidato Viktor yang dilansir detik.com (04/08/2017) :
Kelompok-kelompok ekstremis ini ada
mau bikin satu negara lagi, dong tidak mau di negara NKRI, dong mau
ganti dengan nama negara khilafah. Negara khilafah itu berarti … (bahasa
daerah) dengan NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin
negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT
juga. Yang dukung supaya ini kelompok ini ekstremis ini tumbuh di NTT,
partai nomor 1 Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai
nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional
ini partai mendukung para kaum intoleran, intoleran itu … (suara tidak
terdengar jelas) intoleran. Yang dong suka orang lain, dong suka ….
(suara tidak jelas)
Jadi catat baik-baik, yang calon
bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai tadi tersebut, kalau
tusuk tertusuk tumbuh untuk sampeyan pilih itu, maksudnya pilih supaya
ganti negara khilafah.
Mengerti dengan khilafah? Semua wajib
salat. Semua lagi yang di gereja, mengerti? Mengerti? Negara khilafah
tidak boleh ada perbedaan, semua harus salat.
Saya tidak provokasi, nanti orang
timur yang nanti, nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka sebelum
kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965? Mereka tidak berhasil kita eksekusi
mereka. Gue telepon lu punya ketua umum di sana, suruh you jangan tolak
tolak itu perppu yang melarang untuk perppu nomor 2 tahun 2017
(prokprokprok). Duduk di sini dari partai apa nih? Nah oli tamoes.. tau
oli tamoes, tadi masih di Gerindra… (bahasa daerah).
Buntut dari orasi ini beberapa partai yang
sebenarnya dekat dengan kaum ekstremis dan anti Pancasila seperti
Gerindra dan PKS melaporkan Viktor ke polisi.
Jumat (04/08/2017) Gerindra dan PAN resmi
melapor ke Bareskrim Polri. Kubu Gerindra mengaku Viktor telah mengihina
partainya dan menganggap kader Nasdem tersebut telah menyuarakan ujaran
kebencian, dapat memicu perpecahan umat dan anak bangsa. Beserta sangat
berbahaya dalam sistem demokrasi Indonesia. Pihak Gerindra juga meminta
Viktor mempertanggungjawabkan ucapannya dan akan menilai apakah hukum
akan berkeadilan, yaitu berani menindaklanjuti laporan mereka.
Sedangkan PAN berpendapat ujaran Viktor
adalah penodaan agama dan dapat menyebabkan terjadinya gesekan tidak
hanya secara politik tapi juga secara sosial dan keagamaan. Faksi PAN
juga memiliki bukti rekaman dari orang yang hadir di pidato Viktor dan
mengantongi saksi yang mendengar dan dan melihat langsung di TKP.
Menurut saya, yang diucapkan Viktor
sedikit banyak ada benarnya. Beberapa partai yang disebutnya memang
memiliki kedekatan dengan kaum ekstemis dan anti Pancasila. Saat Ahok
dituduh menista agama, beberapa partai ini berada dalam satu kubu dengan
kaum ekstrimis (HTI dan FPI). Bahkan saat Pilkada DKI Jakarta PKS,
Gerindra, PAN, FPI dan HTI masuk ke tim pemenangan Anies-Sandi. Yang
kita tahu bahwa Anies pernah menyambangi Ketua Ormas radikal Riziek
Sihab yang kini melarikan diri ke Arab Saudi, lantaran kasus pelanggaran
hukum berjibun yang menimpanya.
Kaum ini juga (PKS, Gerindra, PAN, HTI)
menolak Perpu Ormas. Padahal peraturan ini penting untuk menyelamatkan
demokrasi di Indonesia, karena ada Ormas anti Pancasila (HTI) yang
memiliki agenda mengubah sistem demokrasi Indonesia ke sistem khilafah.
Situasi ini tidak main-main, sudah jutaan orang dari anak-anak sama
kakek-kakek dan dari pendidikan yang paling rendah sampai ke doktor
telah terpengaruh oleh ideologi HTI.
Dalam UU Ormas yang lama, Ormasi anti
Pancasila dan demokrasi tidak masuk dalam daftar organisasi terlarang.
Sehingga perlu Perpu untuk membubarkan organisasi yang dapat merusak
keutuhan NKRI.
Kisruh antara Viktor dan partai-parta
penantang Perpu Ormas ini mendapat komentar dari mantan ketua GP Ansor
Nusron Wahid. Nusron menjelaskan pidato Viktor tidak perlu
dibesar-besarkan. Apabila partai-partai tersebut benar-benar mendukung
Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 hendaknya dibuktikan
dengan tindakan nyata.
Kepala BNP2TKI ini juga menilai langkah
pemerintah dalam membubarkan HTI sudah tepat karena HTI tidak menerima
Pancasila sebagai dasar negara. Nusron justru mempertanyakan dasar
partai politik membela HTI. Sungguh ironi ada partai yang mengakui
Pancasila tapi mati-matian bela Ormas yang membahayakan Pancasila,
lanjut Nusron.
0 komentar:
Posting Komentar