Wakil
Presiden Jusuf Kalla menerima kedatangan Ketua Kuartir Nasional
(Kwarnas) Pramuka Adhyaksa Dault di Kantor Wakil Presiden, Jakarta,
Kamis (6/11/2014).(Icha Rastika/KOMPAS.com)
Masih ingat mengenai ditahannya dana
bantuan kegiatan operasional Gerakan Pramuka sebesar Rp 10 miliar oleh
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi?? Ya, dana tersebut
ditahan oleh Menpora Imam karena Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa
Dault diduga terlibat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Adhyaksa yang sudah berkali-kali membantah
isu tersebut sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan klarifikasi
kepada pemerintah dalam hal ini Menpora. Dalam pendapatnya yang dikutip
media, Adhyaksa meyakinkan kepada semua pihak bahwa dirinya tidak
terlibat HTI, meski hadir dalam acara HTI dimana dia akhirnya dicurigai
sebagai pendukung dan simpatisan HTI.
Dalam video yang tersebar, Adhyaksa
sebenarnya sangatlah jelas memberikan pernyataan bahwa dirinya mendukung
gerakan khilafah. Bantahan yang disampaikan oleh Adhyaksa menurut saya
percuma saja karena publik saat ini tidak bodoh dan begitu saja
mempercayai hal tersebut.
Karena itu saat Menpora Imam menyatakan
akan membekukan dana bantuan tersebut, publik pun mendukung. Dukungan
pun juga disertai desakan supaya Adhyaksa mundur sebagai Ketua Kwarnas
dan bahkan juga komisioner BRI yang didudukinya.
Adhyaksa diharapkan membuktikan
kesetiannya kepada NKRI dan Pancasila dengan terlebih dahulu belajar
lagi berkomitmen kepada ideologi bangsa. Tidak bisa semudah itu Adhyaksa
membantah dan kemudian dengan seenak udelnya menyatakan setia kepada
NKRI dan Pancasila.
Ini sama aja kelakuannya seperti seorang
gadis yang awalnya mengaku cinta kepada seseorang tetapi akhirnya tidak
lagi mengaku cinta karena sang Pria sudah jadi narapidana. Lalu berbalik
kepada mantan yang dulu ditinggalkannya. Itu sangat jelas bahwa
kecintaan Adhyaksa kepada NKRI dan Pancasila hanya karena HTI sudah
dilarang.
Adhyaksa sendiri menyatakan siap untuk
mengklarifikasi kecurigaan Menpora Imam dengan menemui langsung Menpora.
Tetapi sayangnya, yang dilakukan oleh Adhyaksa tidaklah menemui
Menpora, melainkan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Adhyaksa mengaku telah bertemu Wakil
Presiden Jusuf Kalla, menyampaikan klarifikasi dan bantahan soal
keterlibatannya di HTI. Maka dana Rp 10 miliar itu tak lagi beku.
“Soal anggaran juga sudah dicairkan sebesar Rp 10 miliar, Senin (7/8) nanti proses pencairannya,” ucap Adhyaksa kepada wartawan usai memimpin upacara penghormatan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2017).“Pertemuan dengan pemerintah sudah, kalau dengan Menpora belum, Wapres juga sudah,” kata Adhyaksa yang juga mantan Menpora ini.
Wah mengapa Adhyaksa mengklarifikasi malah
kepada Wapres JK?? Bukankah yang mencurigai dan menduga Adhyaksa
terlibat HTI adalah Menpora Imam?? Mengapa tidak bertemu Menpora dan
malah memilih mengklarifikasikan hal tersebut dengan Wapres JK?? Ada apa
dibalik salah alamat Adhyaksa memberikan klarifikasi tersebut??
Klarifikasi Adhyaksa ke Wapres JK dan
bukannya ke Menpora Imam akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan besar.
Pertanyaan apakah JK adalah orang yang bisa diandalkan jikalau ada orang
yang mencurigai seorang pejabat atau tokoh publik sebagai simpatisan
HTI??
Apakah ini juga mengartikan bahwa JK akan
menjadi tameng dan melindungi para eks HTI yang ada dalam tubuh
pemerintahan?? JK yang memang pakarnya politik dua kaki, apakah juga
bermain politik dua kaki dalam Perppu Ormas dan pembubaran HTI??
Coba saja lihat bagaimana JK mendukung 4
partai penolak Perppu Ormas melaporkan Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan
Perwakilan Rakyat Viktor Laiskodat ke Badan Reserse Kriminal Markas
Besar Kepolisian RI. Bukannya meminta diselesaikan dengan kekeluargaan,
dukungan JK ini jadi hal yang aneh. Aneh karena penyelesaian masalahnya
bisa dengan kekeluargaan.
Karena itu, wajar saja jika saya akhirnya
mempertanyakan arah dukungan JK ini terkait Perppu Ormas. Apakah
mendukung atau tidak. Kalau ditanya secara langsung, JK sudah bisa
dipastikan akan menjawab mendukung Perppu, tetapi tindakan belum tentu
sejalan.
Hal inilah yang saya pikir juga jadi
penyebab mengapa Adhyaksa melapornya kepada Wapres JK, bukan kepada
Menpora Imam. Adhyaksa seperti sudah paham betul bahwa JK bisa
diandalkan dalam hal-hal seperti ini. Bagaimana tidak, JK saja bersedia
memfasilitiasi Zakir Naik melakukan acaranya di kampung halamannya,
Sulawesi Selatan.
Lalu apakah hal ini akan dengan mudahnya
menghilangkan kecurigaan dan keraguan publik terhadap keterlibatan
Adhyaksa kepada HTI?? Saya pikir tidak akan ada yang percaya dengan
semudah itu. Apalagi orang-orang HTI dikenal dengan militansinya yang
sangat kuat.
Kalau Adhyaksa sudah menyatakan
dukungannya seperti yang dapat disaksikan dalam video yang tersebar,
maka sulit untuk yakin Adhyaksa ini apakah benar-benar bukan simpatisan
HTI lagi atau masih. Cara terbaik adalah dengan mundur dari jabatan yang
dipegangnya saat ini. Hal ini penting dilakukan supaya para eks HTI
tidak dengan mudahnya gonta ganti ideologi.
Apakah Adhyaksa mau mengundurkan diri?? Saya yakin tidak mau. Maka pilihan terbaiknya adala memecat dirinya. Anda setuju??
Salam Tolak HTI.
0 komentar:
Posting Komentar