pertemuan kepala bin kapolri dan gubernur papua. ©2017 istimewa
Merdeka.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan (BG) melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Anjangsana dilakukan di rumah BG Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 5 September lalu.
Selain BG dan Lukas, hadir juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw . Di media sosial foto mereka beredar. Berbagai informasi seliweran, salah satunya membahas soal Pilpres dan Pilkada Papua.
Lukas dengan tegas membantah jika Polri dan BIN akan memasangkan dirinya dengan Paulus di Pilgub Papua 2018, yang viral beberapa hari ini. Menurutnya, dalam pertemuan itu dirinya melaporkan agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.
"Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus). Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujarnya dalam keterangan tertulis diperoleh merdeka.com, Jumat (15/9).
Pertemuan itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian pasca-Pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.
Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan. "Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," tuturnya.
Lalu, juga ada pembahasan mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design.
Selain BG dan Lukas, hadir juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw . Di media sosial foto mereka beredar. Berbagai informasi seliweran, salah satunya membahas soal Pilpres dan Pilkada Papua.
Lukas dengan tegas membantah jika Polri dan BIN akan memasangkan dirinya dengan Paulus di Pilgub Papua 2018, yang viral beberapa hari ini. Menurutnya, dalam pertemuan itu dirinya melaporkan agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.
"Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus). Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujarnya dalam keterangan tertulis diperoleh merdeka.com, Jumat (15/9).
Pertemuan itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian pasca-Pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.
Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan. "Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," tuturnya.
Lalu, juga ada pembahasan mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design.
"Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu," lanjut dia. Lukas diketahui sempat dipanggil Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaankorupsi pengelolaan anggaran Pemprov Papua Tahun Anggaran 2014-2017.
Lukas mengatakan, hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. "Tentu rakyat juga yang kasihan," tuturnya.
Dan terakhir, Lukas juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020. "Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu," tandasnya. [did]
Lukas mengatakan, hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. "Tentu rakyat juga yang kasihan," tuturnya.
Dan terakhir, Lukas juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020. "Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu," tandasnya. [did]
0 komentar:
Posting Komentar