Kemarin malam, 14 September 2017, sejumlah akun me-retwit kicauan akun @ranabaja yang dimiliki oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Bila berita ini benar, sungguh keterlaluan. Pak @jokowi sebaiknya langsung memberi klarifikasi demi nama baiknya," cuit Rachland.
Bila berita ini benar, sungguh keterlaluan. Pak @jokowisebaiknya langsung memberi klarifikasi demi nama baiknya.google.co.id/amp/rmol.co/am…
Tidak lupa Rachland pun mancantumkan sebuah link dari "RMOL.CO" yang menyuguhkan informasi tentang pertemuan tertutup antara para pejabat keamanan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di kediaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) di Jakarta Selatan.
Diberitakan juga tentang Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua) Irjen Pol Paulus Waterpauw yang hadir menyusul di tengah pertemuan.
Konon, BG meminta Lukas menandatangani sebuah kertas berisi 16 poin komitmen. Isinya mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sampai pada komitmen untuk "mengamankan" Jokowi dan PDIP dalam Pemilu Serentak 2019.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh pimpinan Bareskrim Mabes Polri itu direncanakan juga untuk memasangkan Lucas dengan Paulus pada Pilkada Serentak 2018.
Lucas yang juga kader Demokrat sudah menanggapi berita yang beredar tersebut. Hoaks, katanya.
Jika dipikirkan, pertemuan di kediaman BG tersebut memang terjadi. Buktinya adalah foto pertemuan yang dipajang oleh RMOL.CO. Jadi, adanya pertemuan tersebut tidak bisa dipungkiri.
Dengan kata lain, pertemuan tersebut bukan hoaks.
Hanya saja, soal adanya kesepakatan tertulis antara Lucas dengan BG itulah yang patut diragukan kebenarannya.
Gampang saja, kalau pun benar ada kesepakatan untuk mengamankan Jokowi dan PDIP dalam Pemilu 2019 nanti, untuk apa kesepakatan tersebut dituangkan di atas sebuah kertas yang kemudian ditandatangani?
Bukankah "deal-deal kotor" semacam itu seharus disepakati tanpa meninggalkan jejak, apalagi lembaran kertas bertanda tangan sebagai buktinya.
Dan, kalau pun benar surat kesepakatan tentang usaha "mengamankan" Jokowi dan PDIP dalam Pemilu 2019 tersebut ada dan ditandatangani oleh sejumlah pihak, apakah kalau salah satu pihak melanggar maka pihak lain akan menuntutnya?
Lucas, misalnya, kalau kader Demokrat ini melanggar kesepakatan tertulis dengan tidak mendukung kemenangan Jokowi dan PDIP, apakah BG dan pihak-pihak lainnya akan melaporkannya ke polisi?
Kalau BG dan/atau pihak-pihak lainnya menuntut Lucas, apalagi sampai memejahijaukannya, itu sama saja dengan bunuh diri. Dan, ujung-ujungnya, Jokowi sendiri yang akan jadi sasaran tembak.
Karenanya, adanya kesepakatan tertulis atau surat kesepakatan sangat diragukan kebenarannya. Lain halnya jika kesepakatan tersebut hanya diucapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Berita ini mirip dengan beredar Surat Keputusan BIN soal pembentukan tim pemenangan Ahok. Surat keputusan tersebut menyebar luas pada Oktober 2016 setelah diberitakan oleh indonesiapolicy.com.
Serupa kesepakatan BIN dan Lucas, Skep BIN soal pembentukan tim pemenangan Ahok yang bertugas memasok informasi, melakukan propaganda dan agitasi juga tidak bisa dipercaya kebenarannya.
Karena, kalau pun benar BIN membentuk tim untuk melakukan sejumlah kegiatan intelijen demi kemenangan Ahok, apakah tim tersebut harus dibentuk dengan surat keputusan? Dan, bagaimana mungkin penyelewengan atas wewenang sebuah institusi negara dilegalisasi dalam bentuk Skep?
Jadi, baik Skep maupun kesepakatan tertulis antara BG dengan Lucas (dan mungkin juga pihak-pihak lainnya) sudah pasti hoaks.
Karena sangat tidak mungkin BG dengan begitu naifnya sampai membuat kesepakatan kotor tertulis demi memenangkan Jokowi dan PDIP dalam Pemilu 2019.
Percaya pada informasi adanya kesepakatan kotor tertulis antara BG-Paulus sama saja dengan percaya pada informasi tentang struktur organisasi Saracen. Apalagi, Saracen adalah komplotan penjahat penyebar hoax.
Benarkah Prabowo Terkait Saracen?
Sama dengan kesepakatan BG-Paulus, sangar tidak mungkin sebuah komplotan kriminal memublikasikan jajaran pengurusnya lewat situs online. Dan sangat tidak mungkin ada orang yang mau namanya dicantumkan dalam struktur organisasi kriminal.
Sama dengan kesepakatan BG-Paulus, sangar tidak mungkin sebuah komplotan kriminal memublikasikan jajaran pengurusnya lewat situs online. Dan sangat tidak mungkin ada orang yang mau namanya dicantumkan dalam struktur organisasi kriminal.
Yang menarik dari berita tersebut adalah kehadiran Tito karnavian. Apakah Tito Karnavian hadir sebagai Kapolri atau sebagai mantan Kapolda Papua? Sebab dalam pertemuan itu juga hadir Paulus yang juga mantan Kapolda Papua. Lebih menariknya lagi, diberitakan, Tito hadir disertai oleh jajaran Bareskrim Polri.
Tetapi, apapun itu berita tentang pertemuan itu telah membuahkan sentimen negatif yang mau tidak mau akan menulari Jokowi sebagai calon presiden petahana yang juga peraih suara terbanyak di Papua dalam Pilpres 2014.
Dan, pastinya berita tentang kesepakatan BG-Paulus ini akan membumbui serangan kepada Jokowi. Sama seperti isu Saracen yang pastinya akan dijadikan amunisi untuk menyerang Prabowo.
Artikel lain tentang Rachland Nashidik: Pendongeng Hitam: Pengakuan Intel Belanda yang Bertato Mawar di Betisnya
0 komentar:
Posting Komentar