JAKARTA - Tuduhan bahwa Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan memasangkan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2018 dibantah langsung oleh Lukas. Lukas memastikan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan bukan membahas mengenai dirinya yang akan maju di Pilgub Papua seperti yang viral beberapa hari terakhir.
Pertemuan tersebut adalah semata-mata membahas laporan dari Lukas agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua. "Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus)," katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (15/9/2017).
Menurut Lukas, pertemuan itu memang terjadi. Tepatnya di rumah Kepala BIN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September 2017 lalu. "Tapi banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujarnya.
Pertemuan itu membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian pascapilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.
Lukas meminta kepada BG agar Mendagri Tjahjo Kumolo segera melantik para pemenang pilkada. "Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Konstitusi) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," ucapnya.
Pembahasan juga mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design. "Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu," lanjut dia.
Hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. "Tentu rakyat juga yang kasihan," tuturnya.
Terakhir Lukas menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Diketahui Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020. "Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu," terangnya.
Pertemuan tersebut adalah semata-mata membahas laporan dari Lukas agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua. "Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus)," katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (15/9/2017).
Menurut Lukas, pertemuan itu memang terjadi. Tepatnya di rumah Kepala BIN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September 2017 lalu. "Tapi banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujarnya.
Pertemuan itu membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian pascapilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.
Lukas meminta kepada BG agar Mendagri Tjahjo Kumolo segera melantik para pemenang pilkada. "Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Konstitusi) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," ucapnya.
Pembahasan juga mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design. "Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu," lanjut dia.
Hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. "Tentu rakyat juga yang kasihan," tuturnya.
Terakhir Lukas menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Diketahui Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020. "Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu," terangnya.
0 komentar:
Posting Komentar