Sebarr,com, Jakarta - Konsultan politik Anies-Sandi,
Eep Saefulloh Fatah mengatakan, Partai FIS di Aljazair bisa memenangkan
pemilu. Padahal, FIS tidak memliki tokoh yang hebat, tidak memiliki
pendanaan yang kuat, tidak didukung partai yang hebat. .
Ada satu analisis yang saya masih ingat sampai sekarang yaitu analisis jaringan yang tidak terlihat dan hasilnya dahsyat.
"Jaringan Masjid. Inilah yang digunakan Partai FIS di Aljazair sehingga berhasil menang walau tidak didukung pendanaan dan partai yang kuat," kata Eep saat menyampaikan strateginya yang dikutip dari Video yang viral di Youtube.
Eep melanjutkan, Jaringan masjid yang digunakan FIS melibatkan sejumlah khotib. Tugas para khotib tersebut bukan hanya menyerukan ketaqwaan tetapi menyerukan politik.
"Hai kalian umat islam kalian punya hak, tidak ada orang lain yang akan menjaga dan menegakkan hak itu kecuali kalian sendiri. Jika kalian tidak bekerja, putus asa dan hanya menunggu maka, itu tidak akan tegak. Jemput dan rebut hak itu jangan bertumpu pada orang lain, siapapun dia kecuali pada pemimpin yang kalian percaya," kata Eep
Pendiri lembaga konsultan politik PollMark Indonesia ini melanjutkan, kalau ada pihak yang mencederai hak itu, maka, lawan pihak yang mencederai hak itu seperti islam mengajarkan secara beradab dan sehat terus menerus dilakukan, tanpa uang, tanpa partai politik yang kuat dan tanpa pendanaan.
"Seruan tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi melekat dan saat pencoblosan FIS bisa memenangkan perolehan suara tersebut. Secara pribadi saya ingin hal ini untuk menjadikan alat untuk kalahkan Ahok. Ini digunakan untuk kalahkan Ahok," tegas Eep.
Hal berbeda disampaikan oleh Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando menyayangkan masih digunakannya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi pemilu.
Menurut Ade, penggunaan isu SARA sudah berlangsung secara masif pada 2014 dan tetap digunakan saat ini.
Ade menjelaskan, terdapat dua isu dalam komunikasi, yaitu isu inti dan isu pinggiran. Dalam konteks pemilu, isu inti misalnya terkait visi-misi dan program calon kepala daerah.
Sedangkan isu pinggiran, bukan merupakan isu yang penting namun bisa memengaruhi peta keterpilihan suara. Isu SARA termasuk dalam kelompok ini.
"Pemilu tahun 2014, kenapa isu agama digunakan, Karena kalau pakai isu inti susah menang," kata Ade dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jumat (14/10/2016).
Ade mencontohkan, pada pemilu presiden 2014 elektabilitas Prabowo berada jauh di bawah Joko Widodo. Setelah itu isu SARA bergulir, perbedaan elektabilitas pun menjadi tidak signifikan.
Menurut Ade, hal ini juga terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Sebelum dua pasangan calon Pilkada Jakarta ditetapkan, lanjut Ade, elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tinggi.
Namun, setelah ditetapkan tiga pasangan calon kepala daerah dan isu SARA bergulir, peta dukungan bagi pasangan calon kepala daerah menjadi berubah.
"Isu agama digunakan semata karena tidak bisa bertarung di level substansif. Karena di level itu hampir sulit mengalahkan Ahok," ucap Ade.
Sebelumnya diberitakan, Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjawab spesifik saat ditanya mengenai berkembangnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Pilkada DKI. Anies juga tak menjawab apakah dirinya diuntungkan dengan isu itu.
Pengguna media soal Twitter, @ANNAGITU, menilai Anies terkesan membiarkan isu SARA seperti tamasya Al Maidah, dan larangan menyalatkan jenazah, karena menguntungkan Anies-Sandi. Posting @ANNAGITU dibacakan tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab, dalam debat final Pilkada DKI putaran kedua di program Mata Najwa Metro TV, Senin 27 Maret 2017.
Anies justru menjawab bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Dia mengelak membiarkan isu itu. Ia mengaku mengeluarkan surat instruksi kepada tim suksesnya untuk tak memainkan isu SARA dalam pilkada.
"Setiap warga negara punya hak sama dipilih dan memilih. Itu kunci utama. Kedua, kita keluarkan surat khusus soal ini. Padahal itu bukan tim kita yang melakukan," ujar Anies.
Sumber
Ada satu analisis yang saya masih ingat sampai sekarang yaitu analisis jaringan yang tidak terlihat dan hasilnya dahsyat.
"Jaringan Masjid. Inilah yang digunakan Partai FIS di Aljazair sehingga berhasil menang walau tidak didukung pendanaan dan partai yang kuat," kata Eep saat menyampaikan strateginya yang dikutip dari Video yang viral di Youtube.
Eep melanjutkan, Jaringan masjid yang digunakan FIS melibatkan sejumlah khotib. Tugas para khotib tersebut bukan hanya menyerukan ketaqwaan tetapi menyerukan politik.
"Hai kalian umat islam kalian punya hak, tidak ada orang lain yang akan menjaga dan menegakkan hak itu kecuali kalian sendiri. Jika kalian tidak bekerja, putus asa dan hanya menunggu maka, itu tidak akan tegak. Jemput dan rebut hak itu jangan bertumpu pada orang lain, siapapun dia kecuali pada pemimpin yang kalian percaya," kata Eep
Pendiri lembaga konsultan politik PollMark Indonesia ini melanjutkan, kalau ada pihak yang mencederai hak itu, maka, lawan pihak yang mencederai hak itu seperti islam mengajarkan secara beradab dan sehat terus menerus dilakukan, tanpa uang, tanpa partai politik yang kuat dan tanpa pendanaan.
"Seruan tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi melekat dan saat pencoblosan FIS bisa memenangkan perolehan suara tersebut. Secara pribadi saya ingin hal ini untuk menjadikan alat untuk kalahkan Ahok. Ini digunakan untuk kalahkan Ahok," tegas Eep.
Hal berbeda disampaikan oleh Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando menyayangkan masih digunakannya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi pemilu.
Menurut Ade, penggunaan isu SARA sudah berlangsung secara masif pada 2014 dan tetap digunakan saat ini.
Ade menjelaskan, terdapat dua isu dalam komunikasi, yaitu isu inti dan isu pinggiran. Dalam konteks pemilu, isu inti misalnya terkait visi-misi dan program calon kepala daerah.
Sedangkan isu pinggiran, bukan merupakan isu yang penting namun bisa memengaruhi peta keterpilihan suara. Isu SARA termasuk dalam kelompok ini.
"Pemilu tahun 2014, kenapa isu agama digunakan, Karena kalau pakai isu inti susah menang," kata Ade dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jumat (14/10/2016).
Ade mencontohkan, pada pemilu presiden 2014 elektabilitas Prabowo berada jauh di bawah Joko Widodo. Setelah itu isu SARA bergulir, perbedaan elektabilitas pun menjadi tidak signifikan.
Menurut Ade, hal ini juga terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Sebelum dua pasangan calon Pilkada Jakarta ditetapkan, lanjut Ade, elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tinggi.
Namun, setelah ditetapkan tiga pasangan calon kepala daerah dan isu SARA bergulir, peta dukungan bagi pasangan calon kepala daerah menjadi berubah.
"Isu agama digunakan semata karena tidak bisa bertarung di level substansif. Karena di level itu hampir sulit mengalahkan Ahok," ucap Ade.
Sebelumnya diberitakan, Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjawab spesifik saat ditanya mengenai berkembangnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Pilkada DKI. Anies juga tak menjawab apakah dirinya diuntungkan dengan isu itu.
Pengguna media soal Twitter, @ANNAGITU, menilai Anies terkesan membiarkan isu SARA seperti tamasya Al Maidah, dan larangan menyalatkan jenazah, karena menguntungkan Anies-Sandi. Posting @ANNAGITU dibacakan tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab, dalam debat final Pilkada DKI putaran kedua di program Mata Najwa Metro TV, Senin 27 Maret 2017.
Anies justru menjawab bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Dia mengelak membiarkan isu itu. Ia mengaku mengeluarkan surat instruksi kepada tim suksesnya untuk tak memainkan isu SARA dalam pilkada.
"Setiap warga negara punya hak sama dipilih dan memilih. Itu kunci utama. Kedua, kita keluarkan surat khusus soal ini. Padahal itu bukan tim kita yang melakukan," ujar Anies.
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar