Selengkapnya : Penolakan Hizbut Tahrir di Berbagai Kota

Kegiatan tablig akbar Hizbut Tahrir Indonesia di sejumlah kota di Indonesia dibubarkan. Pembubaran sejumlah kegiatan itu beriringan dengan desakan agar pemerintah membubarkan organisasi yang mengusung isu khilafah atau kepemimpinan menurut syariat Islam itu.

Semarang

Di Semarang, polisi membubarkan kegiatan Forum Khilafah Indonesia yang digagas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Hotel Grasia Semarang dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban. Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Abiyoso Seno Aji mengatakan kegiatan itu mendapat penolakan sejumlah organisasi keagamaan.

Abiyoso mengatakan kegiatan HTI tak mendapatkan izin dari kepolisian. Pada awalnya, kegiatan HTI akan berlangsung pada Minggu (9/4/2017) pagi, tetapi gagal terlaksana sehingga acara bergeser menjadi malam. “Sejak awal kami tidak berikan izin,” kata Abiyoso melalui Antaranews.

Ratusan anggota Bantuan Serba Guna (Banser) Nahdlatul Ulama Jateng menuntut pembubaran kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan menggelar kegiatan Forum Khilafah Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (9/4).

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Abu Hapsin mengapresiasi tindakan tegas kepolisian membubarkan kegiatan Forum Khilafah Indonesia yang digagas HTI itu. Menurut dia, gerakan yang dilakukan HTI tersebut sudah menjurus pada rusaknya tatanan Pancasila, NKRI dan kebhinekaan.

Apresiasi serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Yusuf Chudlori. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah itu menilai format kegiatan yang digagas HTI tersebut mengarah ke pembentukan negara Islam.

Yusuf mengharapkan pemerintah lebih tegas dalam menindak gerakan maupun kegiatan serupa. “Ini berbahaya bagi NKRI,” katanya.

Bantul

Di Bantul, kegiatan tablig akbar HTI di Masjid Agung Manunggal Bantul, Yogyakarta batal karena tak mendapatkan izin. HTI sedianya akan menggelar kegiatan pawai panji Rasulullah SAW, Indonesia Khilafah Forum dan Tablig Akbar.

Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan sudah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait yang pada intinya pemda keberatan atau tidak menyetujui rekomendasi adanya tablig akbar HTI di Masjid Agung pada 9 April.

Halim mengatakan, pemda sudah diamanati oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ia juga merujuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan.

Sumber : Beritagar

Bandung : Pernyataan Sikap Keluarga Besar NU Kota Bandung, Kami Menolak Kegiatan Serta Keberadaan HTI

PERNYATAAN SIKAP

KELUARGA BESAR NAHDLATUL ULAMA KOTA BANDUNG

KAMI MENOLAK KEGIATAN SERTA KEBERADAAN HTI

Salam silaturrahmi kami sampaikan semoga segala aktivitas kita selalu berada dalam lindungan serta maghfirah Allah SWT. Amiiin.

Terkait dengan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang rencananya diselenggrakan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, pada hari Sabtu, 15 April 2017 Pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB dengan tema “Masirah Panji Rosulullah SAW Islam Rahmatan Lil Alamin”.

Maka kami Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kota Bandung, dengan memohon Ridho Allah SWT menyatakan sikap sebagai berikut :

Demi keutuhan masyarakat Bandung, kami MENOLAK intoleransi , radikalisme dan segala bentuk kekerasan yang dibalut Agama.

Kami MENUNTUT dan MENDESAK kepada Wali Kota, Ketua DPRD, Kapolrestabes dan Komandan Distrik Militer 0618/BS di lingkungan Kota Bandung untuk tidak membiarkan dan memberikan ruang kepada kelompok-kelompok sosial atau keagamaan yang bermimpi, berniat apalagi memprakarsai tumbuhnya perilaku dan gerakan Anti Pancasila dan UUD 1945.

MENOLAK gagasan Khilafah yang di usung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena mengakibatkan perpecahan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berBhineka Tunggal Ika.

MENOLAK seluruh kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menyebarkan propaganda Khilafah dengan maksud merubah Pancasila sebagai Asas Ideologi dan asas tunggal kehidupan bernegara.

MENUNTUT Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bumi Pertiwi ini, baik secara Organisasi, Paham maupun Pola Tindakan.

MENGAJAK Pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk kembali pada ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah yang Rahmatan Lil Alamin sesuai dengan bingkai NKRI.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, untuk disebarkan, disampaikan, diperhatikan dan ditindak lanjuti oleh Wali Kota, Ketua DPRD, Kapolrestabes, Komandan Distrik Militer 0618/BS dan seluruh lapisan Pemerintahan di Kota Bandung.

Yang Menandatanggani:

Aa Abdul Rozak, M.Ag – Ketua GP Ansor Kota Bandung

Ahmad Sanusi, S.Pd.i – Komandan Banser NU Kota Bandung

Asep Hadian Permana, SH. – Ketua Pagar Nusa Kota Bandung

Ibnu Mahbub, S.Psi – Ketua PMII Kota Bandung

Beben Habibi – Ketua IPNU Kota Bandung

Muhammad Heddy Sas – Ketua CBP IPNU Kota Bandung

Siti Nurjanah Fatonah – Ketua IPPNU Kota Bandung

Sumber: Ansor Online

Banser Jabar Siap Bubarkan Pawai HTI di Bandung

Bandung, (ansorjabar online)

Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat siap membubarkan pawai akbar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan digelar di Kota Bandung pada 14-15 April 2017 mendatang.

Ketua PW Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar, melalui Komandan Satkorwil Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi menegaskan tidak akan main-main dengan rencana aksi HTI di Bandung tersebut.

“Itu sudah jelas. Keberadaan HTI merupakan organisasi yang selama ini merongrong keutuhan NKRI. Kami siap menjadi garda terdepan dalam menghadapi gelombang penolakan Pancasila itu,” tegas Yudi saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).

Dikatakan, sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Barat terkait penolakan pawai HTI tersebut.

“Jadi, kalau dibiarkan mereka (HTI, red) merasa besar dan selalu ada celah untuk menegakkan Negara Khilafah. Kita tidak akan biarkan itu,” tandasnya.

Kendati demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin kegiatan tersebut.

“Ya kalau kepolisian membiarkan, terpaksa kita sendiri yang akan turun langsung membubarkannya,” tegas Yudi.

Selain itu, lanjut Yudi, pihaknya sudah menginstruksikan kepada Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser di seluruh Jawa Barat untuk menemui Mapolres di wilayah hukumnya masing-masing.

“Jadi, besok (Rabu, 12/4/2017) seluruh Satkorcab di Jawa Barat akan mendatangi masing-masing Mapolres untuk menyatakan penolakannya terkait rencana pawai HTI tersebut,” pungkasnya. (Ade Mahmudin)

Sumber : Ansor Jabar Online

PKC PMII Jabar Menolak Kelompok Islam yang Ingin Mendirikan Khilafah Islamiyyah

Bandung (ansorjabar online)

Rencana konvoi kelompok gerakan pengusung negara kilafah oleh Hizbuttahrir Indonesia (HTI) yang dikabarkan dilaksanakan pada Jum’at (14/4) mendatang akan sangat mengancam semangat kebersamaan bangsa serta merongrong keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyikapi hal tersebut, dalam pers realesenya Ketua PKC PMII Jawa Barat, Abdul Nasir, menyatakan bahwa dalam tonggak sejarah, semangat kebersamaan nasional tercatat mampu mendorong berbagai gelombang pergerakan yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Mulai dari gerakan perlawanan kaum Agamawan terhadap upaya pemberlakuan Madzhab Tunggal Wahabisme internasional sekitar tahun 1926, gerakan persatuan yang diinisiasi oleh kaum muda pada tahun 1928, gerakan National Liberation yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan gerakan memukul mundur agresi militer Eropa di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 dan berbagai gerakan nasional lainnya sepanjang Republik Indonesia ini berjalan.

Dalam frame keagamaan, semangat kebersamaan nasional ini dinilai sebagai sebuah cerminan iman seseorang, sebagaimana adagium popular di kalangan kaum Agamawan menyatakan “Hubbul Wathan Minal Iman”, yang memiliki arti Kecintaan pada bangsa dan negara itu bagian dari Iman.

Sepanjang sejarah pula terdapat dua kekuatan yang berusaha mengoyak semangat kebersamaan nasional. Pertama datang dari timur tengah, berupa gerakan Islam politik yang menginginkan terbentuknya negara agama. Kedua dari Eropa berupa gerakan ekonomi global yang menginginkan penguasaan atas sumber daya alam secara besar-besaran dengan tanpa mempertimbangkan moralitas.

Dua kekuatan besar tersebut, baik itu Kekuatan Islam Politik maupun Ekonomi Global, ibarat dua sisi mata uang yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun memiliki visi yang sama, yakni mencerai beraikan kekuatan nasional bangsa Indonesia, yakni mereka yang berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa berdirinya negara ini adalah hasil jerih payah seluruh elemen bangsa, dimana seluruh pemeluk agama dan suku bangsa bersama-sama memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia dari cengkraman imprealisme dan kolonialisme bangsa asing.

Maka oleh karena itu, jelas ini merupakan tugas bersama seluruh lapisan kekuatan bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara, dan kemudian mengupayakan setiap program kemerdekaan untuk membangun kehidupan bersama di atas bumi Indonesia.

PMII dalam hal ini sebagai salah satu pewaris semangat kebersamaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, mengajak kepada seluruh tumpah darah Indonesia untuk bersatu padu dalam menghalau agresi idiologis maupun politis dari dua agresor tersebut dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan, mulai dari penanaman semangat kebersamaan hingga mendorong revisi maupun inisiasi berbagai undang-undang yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut maka PKC PMII Jawa Barat secara tegas menyatakan menolak setiap agenda kelompok Islam yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyyah, Negara Islam dan sejenisnya, di tanah Jawa Barat khususnya, dan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menuntut pemerintah pusat dan propinsi maupun daerah untuk membubarkan kelompok Islam politik di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia.

Serta menghimbau dan menyerukan kepada seluruh element Jawa Barat dan Nasional untuk bersama-sama menolak setiap bentuk gerakan Islam Politik dan Ekonomi Global di seluruh bumi Indonesia.(mdi)

Sumber : Ansor Online

Bogor : Pernyataan Sikap ata HTI

PERNYATAAN SIKAP

PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR

KABUPATEN BOGOR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam silaturrahmi kami sampaikan semoga segala aktivitas kita selalu berada dalam lindungan serta maghfirah Allah SWT. Amiin.

Terkait dengan kegiatan kelompok anti Pancasila yang mengatasnamakan bendera Rosulullah yang akan digelar diberbagai daerah-daerah di Jawa Barat maka kami Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor Menyatakan sikap sebagai berikut :

Demi keutuhan masyarakat Kabupaten Bogor, kami MENOLAK intoleransi, radikalisme dan segala bentuk kekerasan yang dibalut Agama.

1. Kami MENUNTUT dan MENDESAK kepada Bupati Bogor, Ketua DRPD, Kapolres dan Komandan Distrik Militer 0621/Surya Kencana Kabupaten Bogor untuk tidak membiarkan dan memberikan ruang kepada kelompok sosial atau keagamaan yang menjalankan gerakan anti Pancasila,Negara Kesatuan Republik Indonesia,Bhineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. MENOLAK gagasan Khilafah dengan alasan apapun.
3. MENOLAK seluruh kegiatan yang menyebarkan propaganda Khilafah dengan maksud merubah Pancasila sebagai Asas Ideologi dan asas tunggal kehidupan bernegara.
4. MENUNTUT Pembubaran ormas maupun OKP yang anti Pancasila baik yang mengatasnamakan Agama atau apapun.
5. MENGINTRUKSIKAN kepada seluruh anggota Banser Kabupaten Bogor untuk bekerja sama dengan Pemerintah,TNI dan POLRI guna mengambil langkah langkah strategis dalam menghalau kegiatan yang dengan sengaja menyebarkan propaganda Khilafah dengan strategis dengan tujuan merubah Pancasila sebagai Dasar Negara di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
6. MENGAJAK Pengikut yang anti Pancasila baik yang mengatas namakan Agama atau apapun, untuk kembali kepada Ahlussunnah Wal jamaah As’ariah Wal Maturidiyyah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, untuk disebarkan, disampaikan, diperhatikan dan ditindak lanjuti oleh Bupati Bogor, Ketua DPRD, Kapolres, Komandan Distrik Militer 0621/Surya Kencana dan seluruh lapisan pemerintah Kabupaten Bogor.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bogor, 16 Rajab 1438 H

13 April 2017 M

Pimpinan Cabang

Gerakan Pemuda Ansor

Kabupaten Bogor

Satuan Koordinasi Cabang

Barisan Ansor Serbaguna

Sumber : NUbogortimur online

Cibinong : Tolak Gerakan Khilafah dengan alasan apapun

CIBINONG, NU BOGOR TIMUR – Menanggapi menjamurnya kampanye Khilafah, PC GP Ansor Kabupaten Bogor dan Satuan Koordinasi Cabang (Satkoorcab) Banser lakukan pertemuan dengan Polres Bogor guna menyampaikan aspirasi Masyarakat yang resah dengan maraknya isu makar dan riuhnya ormas-ormas intoleran yang masuk melalui jalur-jalur pengajian di tengah-tengah masyarakat. Kamis, (13/04)

KH. Abdullah Nawawi MDZ menegaskan bahwa GP Ansor menyampaikan aspirasi dari masyarakat perihal ormas-ormas yang tidak mengakui kedaulatan Pancasila, baik ormas yang hari ini dibungkus oleh agama maupun ormas yang dibungkus oleh nasionalis.

ia menambahkan terkait bentuk Kenegaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah harga mati, namun harga Akhirat sehingga harus diperjuangkan sampai akhirat. Pertanggungjawaban kita memperjuangkan NKRI sampai akhirat nanti sehingga Menolak dengan alasan apapun.

“NKRI) bukanlah harga mati, namun harga Akhirat sehingga harus diperjuangkan sampai akhirat. Pertanggungjawaban kita memperjuangkan NKRI sampai akhirat nanti sehingga Menolak dengan alasan apapun” Tegas Ketua GP Ansor tersebut.

Senada dengan itu, Satkorcab Banser M Ruslan menindak lanjuti statement tegas yang dikeluarjan oleh PW GP Ansor Jawa Barat di setiap Pelatihan Kader maupun Pengajian Kebangsaan. Komitmen ini karena sudah masif dan terstrukturnya ormas-ormas radikal dan intoleran yang ingin mengganti sistem demokrasi di Indonesia dengan sistem Khilafah sehingga mesti di sikapi dengan serius oleh seluruh elemen di Kabupaten Bogor.

Suasana pertemuan terasa sangat hangat, dan akhirnya Pihak Polres akan menindaklanjuti surat yang di sampaikan oleh GP Ansor PC Kabupaten Bogor pada selasa (18/04) mendatang.

Bekasi : Tolak HTI di Bumi Patriot Bekasi

Bekasi (ansorjabar online)

Rencana kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia atau (HTI) menggelar kegiatan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat di Bandung Sabtu (15/4/2017) besok, mendapat penolakan keras dari pengurus Ansor se Jawa Barat. Penolakan keras tersebut juga di lakukan oleh Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi.

Sebagai bentuk komitmen dan kesetiaanya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) puluhan pemuda Ansor dan Banser mendatangi Maporesta Bekasi Kota di Jalan Pemuda, Bekasi Selatan, Rabu (12/4/2017) untuk meminta kepada pihak kepolisian agar membubarkan ormas berkedok agama yang menyebarkan faham radikalisme dan ingin memecah belah bangsa.

“Hari ini kami datang ke Polres untuk meminta kepada Kapolres dan jajaran agar tidak segan-segan menindak ormas berkedok agama yang dengan sengaja ingin memecah belah umat serta menyebarkan faham radikalisme,” kata Muhammad Jufri Ketua GP Ansor Kota Bekasi.

Bagi pemuda Ansor, kata Jufri ideologi Pacasila sudah harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu jika ada organisasi yang anti Pancasila dan mengancam persatuan bangsa harus segere di tindak tegas dan tidak boleh berkembang di bumi Patriot Bekasi pada khusunya dan Indonesia pada umumnya.

“Bekasi sebagai kota berkembang dan memiliki basis massa dari berbagai ras suku dan agama tidak boleh kalah dan terpecah belah, oleh karena itu Bumi Patriot Bekasi harus terbebas dari ormas radikal dan intoleran,” tegasnya.

Dihadapan Kaporesta Bekasi dan jajaranya, Hasan Muktar Sekertaris Ansor Kota Bekasi, membacakan maklumat dan peryataan sikap GP Ansor Kota Bekasi terhadap ormas HTI sebagai berikut.

1. Demi Keutuhan masyarakat Bekasi, kami menolak intoleransi, Radikalisasi dan segala bentuk kekerasan yang dibalut Agama.

2. Kami MENUNTUT dan MENDESAK kepada Wali Kota,Ketua DPRD, Kapolresta Metro dan Komandan Distrik Militer 0507/Bks di lingkugan Kota Bekasiuntuk tidak membiarkan dan memberikan ruang kepada kelompok-kelompok sosial atau gerakan Anti Pancasila dan UUD 1945.

3. MENOLAK gagasan khalifah yang diusung oleh HizburTahrir Indonesia (HTI) karena mengakibatkan perpecahan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berBhineka Tunggal Ika.

4. MENOLAK seluruh kegiatan Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) yang menyebarkan propaganda Khilafah dengan maksud merubah Pancasila sebagai Asas Ideologi dan asas tunggal kehidupan bernegara.

5. MENUNTUT Pembubaran Hizbur tahrir Indonesia (HTI) di Bumi Pertiwi ini, baik secara Organisasi, Paham maupun pola tindakan.

6. MENGAJAK Pengikut Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) untuk kembali pada ajaran Islam Ahussunnah Wal Jama’ah yang Rahmatan Lil Alamin sesuai dengan bingkai NKRI.

Sementara itu, kapolresta Bekasi Kota, Kombespol Hero Hendrianto menyambutbaik kedatangan sahabat-sahabat GP Ansor yang telah memberikan masukan kepada jajaranya. Menurutnya, GP Ansor dan Kepolisian memiliki nafas yang sama dalam memerangi tindakan radikalisme.

“Ansor dan Kepolisian memiliki nafas dan tujuan yang sama, yakni menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kuat dan tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang mengancam persatuan dan kesatuan,” katanya.

Lebih lanjut, Hero mengaku bertertima kasih sudah dikunjungi oleh pengurus Ansor dan Banser Kota Bekasi. Pasalnya, dalam menciptakan keamanan dan ketertiban tidak bisa serta merta menjadi tanggung pihak kepolisian. Akan tetapi peran aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan. “Semoga Ansor, Banser dan Kepolisian di Bekasi bisa sinergi dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib,” tutupnya.(coki)

Sumber : Ansor Online

Cirebon : Kepada GP Ansor, Polres Kota Cirebon Nyatakan Akan Menindak Tegas Gelaran Acara HTI

Cirebon, (ansorjabar online)

Gelombang penolakan keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jawa Barat semakin deras. Di Kota Cirebon, elemen masyarakat yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdaltul Ulama (KBNU) mendatangi Kantor Kepolisian setempat, Senin (10/04/2017) menuntut agar aparat bertindak tegas terhadap bentuk-bentuk kegiatan HTI yang dipandang mengakibatkan disintegrasi bangsa.

“Kami tegas tidak ada kompromi bagi kelompok yang merongrong kedaulatan bangsa. HTI nyata-nyata gerakan politik yang ingin merubah ideologi bangsa”,kata Ketua PC GP Ansor Kota Cirebon Ahmad Bana.

Kegiatan Masiroh Panji Rasululloh yang rencananya akan digelar HTI pada tanggal 14 April di Kota Cirebon, kata Ahmad Bana, merupakan bentuk penbangunan opini dan propaganda kepada masyarakat yang telah melenceng dari pilar kebangsaan yang sudah disepakati masyarakat Indonesia.

“Kita menolak berbagai kegiatan tersebut dan menaruh kepercayaan kepada pihak aparat agar bertindak tegas dengan tidak mengijinkan kegiatan mereka”, ujarnya.

Bersama elemen KBNU lainnya,yakni PMII, IPNU, dan IPPNU, mereka diterima

oleh Kasat intel Bapak Suminto, karena kapolresnya sedang ada kedatangan dari Polda Jabar.

“Alhamdulillah pihak aparat memiliki komitmen yang sama, mereka tidak akan memberikan ijin acara HTI. Dan jika mereka memaksa akan ditindak tegas”, tutur Ahmad Bana. (edi)

Sumber : Ansor Online

Jika Aparat Tidak Tegas, GP Ansor Kabupaten Cirebon Siap Bubarkan Kegiatan HTI

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon akan segera menggalang kekuatan berbagai masyarakat untuk menolak berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di kota wali tersebut.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua PC GP Ansor Kab. Cirebon H. Ujang Busthomi dalam sela-sela acara Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) angkatan ke II, yang dilaksanakan gabungan 6 PAC, Sabtu (08/04/2017), di Pesantren Tarbiyatul Banin, Kaliwadas, Sumber, Cirebon.

“Kondisi bangsa kita saat ini sedang dilanda krisis spiritual, isu sara bahkan agama dijadikan barang dagangan oleh pihak demi memenuhi ambisi dan hawa nafsu keserakahan”, kata Ujang.

Sebagai anak bangsa yang mewarisi semangat perjuangan para Ulama, kata Ujang, menjadi keharusan untuk bangkit dan mempertahankannya. Sebagai langkah kongkrit, pasca digelarnya PKD, dirinya akan melakukan langkah koordinasi dengan pihak polres dan polresta Cirebon.

“Besok kita akan datangi pihak kepolisian. Kita akan sampaikan penolakan keras terhadap berbagai kegiatan HTI, kami juga konsolidasi dengan berbagai pihak. Jika polisi tidak mampu, maka kami yang akan membubarkan”,tegasnya.

Sementara itu kepada para peserta PKD, Ujang menekankan pentingnya militansi perjuangan secara disiplin dan terpimpin dalam garis kebijakan organisasi.

“Pengkaderan bukan sekedar seremonial pembekalan materi saja, namun setelah ikrar baiat nanti diucapkan,semuanya harus siap menjadi barisan yang terpimpin”,ucapnya.

Menurut ketua pelaksana PKD Anton Bahaudin, PKD angkatan kedua ini diikuti oleh 50 orang peserta yang dimotori gabungan 6 PAC, yaitu Sumber, Plered, Weru, Dukupuntang, Plumbon dan Tengah tani.

“Alhamdulillah Sebanyak 50 telah tuntas mengikuti rangkaian acara PKD,engan semangat kedisiplinan tinggi para peserta dibekali sejumlah materi dasar dan tambahan wawasan spiritual”,kata Anton. (edi).

Sumber : Ansor Online

Tasikmalaya : GP Ansor Kab Tasik Tegas Minta Polisi Tak Beri Izin Kegiatan HTI

Tasikmalaya (ansorjabar online)

Puluhan massa dari PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya mendatangi Mako Polres Tasikmalaya, Rabu (12/4/2017). Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi langsung ke aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kedatangan massa dari PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya ini diterima langsung oleh Kapolres Tasikmalaya, AKBP Nugroho Ariyanto dan jajarannya. Audiensi pun berlangsung dengan kondusif.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim mengatakan selama ini GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya resah dengan keberadaan ormas yang anti Pancasila dan UUD 1945 serta ingin mengubah haulan negara lewat konsep khilafahnya. Pasalnya, kata Asep, konsesus NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945 merupakan buah pemikiran para pendiri bangsa. Termasuk di dalamnya para ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama.

“Kami meminta kepada Kapolres (AKBP Nurgoho Ariyanto, red) agar tidak memberikan ruang dan ijin kepada mereka untuk melakukan kegiatan,” kata Asep.

Langkah ini, lanjut Asep, sengaja diambil karena agar kondusifitas Kabupaten Tasikmalaya bisa terjaga dengan baik. Pasalnya, kata Asep, GP Ansor sendiri memahami masalah kondusifitas bukan hanya tanggungjawab aparat kepolisian saja. Tapi tanggungjawab bersama.

Meski demikian, lanjut Asep, tindakan tegas dari aparat kepolisian juga diperlukan. Karena, kata Asep, jika ormas-ormas yang merongrong keutuhan bangsa ini dibiarkan akan menimbulkan permasalahan.

“Makanya kita kedepankan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kami tidak mau bergerak sendiri. Tapi jika ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan kami akan bergerak sendiri untuk menghadapi mereka,” kata Asep.

Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya, AKBP Nugroho Ariyanto menuturkan pihaknya menerima aspirasi, masukan dan keinginan dari PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, kata Nugroho, menjaga keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 itu sudah menjadi tanggungjawab bersama.

“Sifatnya ini kan silaturahmi. Ya kita terima. Masukannya dan aspirasinya kita terima,” kata Nugroho.

Selepas itu, seluruh massa GP Ansor berdiri dan meminta Kepolisian menyanyikan mars Yayalal Wathon. Sambil mengepalkan tangan keatas, mars tersebut menggema di aula Mapolres Kabupaten Tasikmalaya.

Massa HTI berencana akan berkumpul se-Priangan Timur di Masjid Agung Kota Tasikmalaya pada Sabtu (15/4/2017). (Nurjani)

Sumber : Ansor Online

Tujuh Alasan GP Ansor Kota Tasikmalaya Menuntut HTI di bubarkan

Tasikmalaya (ansorjabar online)

Berikut 7 Alasan GP Ansor Kota Tasikmalaya Menuntut HTI Dibubarkan

1. Ulama mewajibkan mengangkat Pemimpin bukan mendirikan Khilafah

Tidak wajib mendirikan khilafah! Yang wajib itu adalah memiliki pemimpin, yang dahulu disebut khalifah, kini bebas saja mau disebut ketua RT, kepala suku, presiden, perdana menteri. HTI memelintirkan seakan-akan para ulama mewajibkan mendirikan khilafah, padahal Ulama hanya mewajibkan mengangkat pemimpin

Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya` ‘Ulum al-Din:

“Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan”

Begitupun Syaikh al-Islam Taqi al-Din Ibn Taimiyyah dalam as-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah:

“Sesungguhnya tugas mengatur dan mengelola urusan orang banyak (dalam sebuah pemerintahan dan negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal itu disebabkan oleh tidak mungkinnya agama dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya dukungan negara”

Masalah kepemimpinan ini simple saja: “Nabi mengatakan kalau kita pergi bertiga, maka salah satunya harus ditunjuk jadi pemimpin”. Tidak ada nash yang qat’i di al-Qur’an dan Hadis, khilafah ataupun negara Islam). Yang disebut “khilafah” sebagai Sistem Pemerintahan Islam itu sebenarnya hanyalah kepemimpinan yang penuh dengan keragaman dinamika dan format. Tidak ada format kepemimpinan yang baku.

2. Islam tidak mewajibkan contoh bentuk sebuah negara, sementara HTI mewajibkan Untuk Khilafah sebagai sistem Negara

Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Umat diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan tempat. Namun yang terpenting suatu pemerintahan harus bisa melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajarankan agamanya dan menjadi tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan1

3. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa Khilafah Hanya berlangsung 30 Tahun

Para ulama yang menulis kitab-kitab akidah Ahlussunnah Wal-Jama’ah juga menjelaskan, bahwa kepemimpinan khilafah hanya berlangsung selama tiga puluh tahun, yaitu pada masa-masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali –radhiyallahu ‘anhum. Setelah itu umat Islam akan dipimpin oleh kerajaan dan keemiran. Dalam hal ini, al-Imam Najmuddin al-Nasafi berkata dalam al-‘Aqidah al-Nasafiyyah:

“Khilafah berlangsung selama tiga puluh tahun. Kemudian setelah itu kerajaan dan keemiran.”

Pernyataan senada juga dikemukakan al-Imam al-Baihaqi dalam al-I’tiqad ‘ala Madzhab al-Salaf Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, al-Imam al-Thahawi dalam al-‘Aqidah al-Thahawiyyah dan lain-lain. Pandangan bahwa khilafah dalam Islam hanya berlangsung selama tiga puluh tahun, didasarkan pada hadits shahih berikut ini:

“Sa’id bin Jumhan berkata: “Safinah menyampaikan hadits kepadaku, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama bersabda: “Pemerintahan Khilafah pada umatku selama tiga puluh tahun, kemudian setelah itu dipimpin oleh pemerintahan kerajaan.” Lalu Safinah berkata kepadaku: “Hitunglah masa kekhilafahan Abu Bakar (2 tahun), Umar (10 tahun) dan Utsman (12 tahun).” Safinah berkata lagi kepadaku: “Tambahkan dengan masa khilafahnya Ali (6 tahun). Ternyata semuanya tiga puluh tahun.” Sa’id berkata: “Aku berkata kepada Safinah: “Sesungguhnya Bani Umayah berasumsi bahwa khilafah ada pada mereka.” Safinah menjawab: “Mereka (Bani Umayah) berbohong. Justru mereka adalah para raja, yang tergolong seburuk-buruk para raja”

4. Pendirian Khilafah bertentangan dengan Nation State

HTI terobsesi ingin mendirikan Khilafah dengan menghapus Nation State, dengan harapan munculnya satu pemimpin secara teritorial di dunia, padahal sejak Islam menyebar ke seluruh dunia, hal ini tidak pernah ada, berikut penjelasannya:

Ummayyah (661-750)

Abbasiyah (750-1258)

Umayyah II (780-1031)

Buyids (945-1055)

Fatimiyah (909-1171)

Saljuk (1055-1194)

Ayyubid (1169-1260)

Mamluks (1250-1517)

Ottoman (1280-1922)

Safavid (1501-1722)

Mughal (1526-1857)

Dari daftar di atas kita ketahui bahwa selepas masa Khulafa al-Rasyidin, ternyata hanya pada masa Umayyah dan awal masa Abbasiyah saja terdapat satu khalifah untuk semua ummat Islam. Sejak tahun 909 (dimana Abbasiyah masih berkuasa) telah berdiri juga kepemimpinan ummat di Egypt oleh Fatimiyyah (bahkan pada periode Fatimiyah inilah Universitas al-Azhar Cairo dibangun).

Di masa Abbasiyah, Cordova (Andalusia) juga memisahkan diri dan punya kekhalifahan sendiri (Umayyah II). Di Andalusia inilah sejarah Islam dicatat dengan tinta emas, namun pada saat yang sama terjadi kepemimpinan ganda di tubuh ummat, toh tetap dianggap sukses juga.

Pada masa Fatimiyyah di Mesir (909-1171), juga berdiri kekuasaan lainnya: Buyids di Iran-Iraq (945-1055). Buyids hilang, lalu muncul Saljuk (1055-1194), sementara Fatimiyah masih berkuasa di Mesir sampai 1171. Ayubid meneruskan Fatimiyyah dengan kekuasaan meliputi Mesir dan Syria (1169-1260)

Karenanya, Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (nation states). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (nation states) maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia.

5. HTI tidak komitmen dengan 4 pilar kebangsaan

HTI dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional karena tidak memiliki kejelasan komitmen mengenai 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan

“Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negera Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”

Sementara Hizbut Tahrir (di Indonesia menamakan diri dengan HTI) Organisasi yang didirikan pada tahun 1953 ini secara umum menolak ideologi negara politik modern. Hizbut Tahrir menolak nasionalisme, demokrasi, kapitalisme, sosialisme dan konsep-konsep asing lainnya yang menurut anggapan mereka bertentangan dengan ajaran Islam.

Amir Kedua HTI, Abdul Qadir Zallum membuat sebuah judul buku

Demokrasi Sistem Kufur; haram mengambilnya, menerapkannya dan menyebarluaskannya

Hizb Tahrir (HTI jika di Indonesia) menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya dan menuduh sistem pemerintahan perundang-undangan dan hukum-hukum kufur , yaitu dengan tujuan menegakkan dan menerapkan hukum Islam untuk menggantikan hukum-hukum kufur tersebut.”

Alhasil dalam beberapa dekade terakhir Hizbut Tahrir telah dilarang di beberapa negara karena pemikiran dan sepak terjang mereka dianggap memusuhi pemerintah yang berkuasa. Beberapa negara yang secara resmi melarang organisasi ini antara lain Mesir (1974), Rusia (2003), Kazakhstan (2005) Bangladesh (2009), Jerman, Turki, dan di Tunisia proses pelarangan organisasi ini sedang berlangsung di pengadilan. Bahkan di negara asalnya, Jordania, Hizbut Tahrir dilarang. (Hizbut Tahrir didirikan di Yerusalem yang saat itu dibawah kekuasaan Jordania).

Pada tanggal 11/5/2016, Jaksa Agung HM Prasetyo membenarkan jika, Hizbut Tahrir Indonesia termasuk salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila5

6. Mabes TNI Pusat Pengkajian Strategi no 07 tahun 2010, nyatakan bahwa HTI bertentangan dengan dasar Negara

Berikut pernyataannya:

“Mengingat gerakan HTI secara ideologi bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila sebagai ideology negara, maka kiranya pemerintah membatasi perluasan ideologi HTI. Gerakannya dengan strategi mobilisasi dan kepandaianya menggunakan isu untuk melawan pemerintah”

7. Dalam mendakwahkan Khilafah, HTI melakukan pencatutan dan provokasi terhadap kalangan umum secara massif, otomatis, dan terstruktur

Misalnya dalam Tabloid Media Umat (koran Milik HTI) edisi 193,17 Maret-6 April 2017, HTI menulis KH. Ma’ruf Amin (Rais Syuriah am PBNU) sebagai Dewan Penasehat, masih dalam sumber yang sama pada halaman 4, HTI memprovokasi bahwa “Di Indonesia pendidikan tidka menghasilkan genarasi berpkepribadian Islam. Sebaliknya malah memproduksi orang-orang yang terjerat maksiat, selanjutnya di halaman 6, menyatakan bahwa “Putra-putri negeri Muslim menjadi kelinci percobaan yang didik dengan cara barat yang menyalahi metodologi pengajaran Islam yang benar”

Melalui tulisan ini, Kami Gerakan Pemuda Ansor Kota Tasikmalaya, kami mengingatkan akan bahayanya HTI dan mengharapkan agar Kapolresta Tasikmalaya membekukan kegiatan-kegiatan HTI selanjutnya di wilayah Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, 12 April 2017

Pengurus Cabang GP. Ansor Kota Tasikmalaya

Ketua,

ttd

Ricky Asegaf, M.Pd

Sumber:

Pandangan resmi NU terhadap khilafah sebagaimana telah ditetapkan sebagai hasil keputusan resmi Komisi Bahtsul Masail Al-Diniyah dalam Munas Alim Ulama NU 2014

lihat dihttp://www.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu

Syaikh Abdullah al-Harari al-Habasyi, al-Mathalib al-Wafiyyah Syarh al-‘Aqidah al-Nasafiyyah, hal. 143)

HR. Ahmad, [20910], dan al-Tirmidzi, [2152]

http://news.okezone.com/read/2016/05/11/337/1385706/jaksa-agung-sebut-hizbut-tahrir-indonesia-anti-pancasila

Sumber : Ansor Online

Ansor Kota Tasik Gelar Konsolidasi Penolakan HTI dan Persiapan Harlah

Tasikmalaya, (ansorjabar online)

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Konsolidasi menjelang peringatan Harlah Ansor Ke-63 dan Persiapan Rakercab II.

Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Advokasi Opik Taufiqul Haq mengatakan, rapat ini membahas beberapa agenda, termasuk yang berkaitan dengan permasalahan bangsa.

“Sebentar lagi kita akan menghadapi Harlah Ansor dan Rakorcab II, jadi kami laksanakan konsolidasi terlebih dahulu dengan pengurus Ansor-Banser.” Kata Opik sebelum memasuki ruang rapat di SMK NU Argasari Kota Tasikmalaya, Selasa (11/04/2017) Malam.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua PC Ansor Kota Tasik Ricky Assegaf dan Sekretaris Husna Mustopa. Hadir pula Satkorcab Banser Ujang Haedar, pengurus harian Ansor-Banser, dan juga jajaran Pimpinan Anak Cabang.

Rapat yang dimulai setelah Shalat Magrib ini menghasilkan beberapa poin penting. Agenda terdekat dalam rangka menyambut Harlah adalah menggelar Pelatihan Pasar Modal Syariah bekerjasama dengan FAI UNSIL yang akan dilaksanakan tanggal 19-20 April bertempat di gedung Rektorat UNSIL.

“Menindak lanjuti kerjasama dengan FAI Universitas Negeri Siliwangi, kita adakan pelatihan berkaitan dengan Pasar Modal Syariah, semoga pelatihan ini jadi jembatan dan solusi permasalahan ekonomi khususnya bagi para Kader Ansor.” Kata Ketua Pimpinan Cabang Ricky Assegap.

Masih berkaitan penguatan ekonomi, acara Harlah yang akan dipusatkan di Ponpes al-Muhtariah Kecamatan Mangkubumi tanggal 24 April ini, akan diluncurkan Koperasi Ansoruna Resik dan launching Toko Online Ansorunastore serta Bazar untuk warga masyarakat sekitar tempat pelaksanaan.

“Nanti saat Harlah, disamping Rakorcab II, kita akan meresmikan program prestisius PC Ansor Tasik yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu Koperasi Ansoruna Resik dan launching Toko Online Ansorunastore. Tandas Ricky.

Rencananya, acara akan dimeriahkan oleh penampilan dari Majlis Dzikir dan Shalawat Rijalul Ansor Kota Tasik dan group band Aswaja Fiil Harmoni dari Lesbumi. Selain itu diadakan pula Istighosah dan deklarasi BaAnar (Barisan Ansor Anti Narkoba).

Penolakan Terhadap HTI

Dalam rapat Konsolidasi PC Ansor Kota Tasik, juga dibahas mengenai Instruksi PW GP Ansor Jawa Barat dalam menyikapi akan diadakannya acara besar-besaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Bandung pada tanggal 15 April 2017. Maka, Ketua Ansor Kota Tasik juga langsung mengintruksikan kepada pengurus Ansor, Banser, Rijalul Ansor untuk mengadakan audiensi dengan Kapolresta.

“Saya instruksikan kepada pengurus Ansor, besok hari Rabu agar mempersiapkan diri untuk audiensi dengan Kapolresta Kota Tasik, kita akan menyatakan sikap penolakan dan pelarangan HTI yang telah nyata-nyata melanggar konstitusi negara tercinta ini”, ujar Ricky, disahut dengan teriakan “siap” dari hadirin.

Audiensi akan dilaksanakan hari Rabu (12/17) dengan mengambil titik nol di Kantor NU Jl. Dokter Sukarjo menuju ke Polresta Kota Tasik. (a. Arif/edi)

Sumber : Ansor Online

Kapolresta Tasik : Yang Hendak Menggoyang NKRI Adalah Musuh Kita Bersama

Tasikmalaya (ansorjabar online)

Menindaklanjuti Instruksi PW GP Ansor Jawa Barat dalam menyikapi rencana acara besar-besaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Bandung pada tanggal 15 April 2017, Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tasik, Rabu (12/4) mendatangi Markas Polisi Resor (Mapolres) Kota Tasikmalaya untuk melakukan audiensi.

Kedatangan pengurus Ansor yang dipimpin Ricky Assegaf ini disambut langsung oleh Kabag Ops Kompol Gandi Jukardi,SH, MH dan Kasat Intel AKP. Dikdik Rohim, S.H.,M.Si., kemudian diarahkan ke ballroom tempat audiensi akan dilangsungkan. Selang beberapa saat, Kapolres AKBP Arif Fajarudin,S.IK,MH, MAP. datang dan menghampiri para Pengurus Ansor.

Mengawali pembicaraanya, Ketua PC Ansor minta ketegasan dari pihak kepolisian untuk menindak kelompok-kelompok yang anti terhadap Pancasila.

“Kedatangan kami ke Polresta ini, merupakan salah satu bentuk kepatuhan kami Ansor terhadap konstitusi, yang mana Undang-undang tidak mentolelir kumpulan, organisasi atau gerakan apapun yang hendak merubah ideologi Pancasila. Dalam hal ini tentunya yang sudah kami kaji salah satunya adalah gerakan dari Hizbut Tahrir khususnya yang berada di Kota Tasik.” papar Ricky.

Menanggapi pernyataan dari ketua Ansor, Kapolresta menanggapi dengan mengabarkan tentang instruksi dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian,M.A., Ph.D. agar kepolisian senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan NU.

“Kami seluruh jajaran kepolisian diperintahkan oleh Bapak Kapolri supaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Nahdlatul Ulama, apalagi yang berkaitan dengan kebangsaan, karena kita tahu NU merupakan bagian dari pendiri dan pelaku sejarah bangsa ini. Beberapa saat lalu kami tonton video Ketua PBNU KH. Said Aqil Siradj, saat mengeluarkan pandangan tentang pemisahan politik dan Agama, kami semua suka dengan pandangan kebangsaan beliau” ungkap alumnus Pendidikan Akpol tahun 1997 ini.

Lebih lanjut Kapolresta mengatakan bahwa “kita saat ini memiliki tugas yang sangat berat, di satu sisi HTI ini anak bangsa juga, di sisi lain mereka menanamkan benih-benih yang dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Kita akan lakukan tahapan pencegahan dengan mempersempit ruang gerak mereka, tentunya bersama-sama dengan Ansor”

Yang paling menarik ketika Kapolresta memberikan statement tentang NKRI dan direspon dengan tepuk tangan dari semua yang hadir saat itu.

“Terimakasi pada GP Ansor atas kerjasama yang telah terjalin selama ini terkait Kamtibmas. Intinya siapapun yang hendak menggoyang NKRI adalah musuh kita bersama” Tegas AKBP yang pernah menjabat Kasubbag Tandispeg Bag Diapers Rodalpers SSDM Polri ini.

Pernyataan Kapolres tersebut disahut oleh Kabag Ops Kompol Gandi Jukardi “Terkait HTI, kita sedang mengawasi dan sudah memiliki data awal termasuk mapping keberadaan mereka di Kota Tasik, silahkan membuat spanduk penolakan HTI, tentunya berkoordinasi dengan kami, bahkan kami siap jadi fasilitator jika Ansor ingin berdialog dengan HTI.”

Dalam aundiensi tersebut, dari pihak Ansor yang memberikan pandangan selain Ricky diantaranya Husni, Dani, Opik dan Ipan. Pada dasarnya mereka meminta kepolisian untuk mencegah kegiatan HTI di Kota Tasik, termasuk mencegah kegiatan HTI yang rencananya akan dilangsungkan tanggal 14 April di Mesjid Agung.

Sesi Audiensi berjalan tertib dan tidak terjadi perdebatan sedikitpun dengan pihak kepolisian, sehingga semuanya sepakat untuk menjaga NKRI dan Pancasila.

Sebelum mengakhiri acara, Ketua Ansor menyerahkan berkas alasan penolakan dan Pernyataan Sikap Ansor Kota Tasik terhadap pergerakan HTI, dan diterima langsung oleh Kaporesta. (a. Arif)

Sumber : Ansor Online

Kuningan : Ansor Kuningan Menuntut Bupati serta POLRI dan TNI untuk Melarang Kegiatan HTI

Kuningan (ansorjabar online)

Menyikapi rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kuningan yang akan menggelar kegiatan Masirah Panji Rasulullah di wilayah Kab. Kuningan pada hari Jumat (14/4), Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kuningan bersama badan-badan otonom Nahdlatul Ulama Kab. Kuningan menemui Kapolres kuningan untuk beraudiensi dan menyampaikan pernyataan sikap (12/4).

Rombongan PC Gerakan Pemuda Anshor dan perwakilan banom NU Kab. Kuningan, yang

dipimpin oleh Ketua GP Ansor PC Kuningan, KH. Didin Misbahudin diterima langsung oleh Kapolres Kuningan, AKBP M. Syahduddi, SIK., M.Si.

Dalam audiensi yang berlangsung hangat, KH. Didin menyampaikan kepada Kapolres bahwa gerakan HTI yang pada awalnya disinyalir sebagai gerakan keagamaan dan pemikiran, telah berkembang menjadi gerakan sosial politik yang disinyalir mengarah pada upaya untuk menegakkan kekhilafahan di Indonesia.

Tentu saja kecenderungan itu mesti segera disikapi dengan tegas karena dikhawatirkan akan

merusak tatanan persatuan dan kebhinekaan di Indonesia.

“Secara khusus, perkembangan gerakan HTI itu dikhawatirkan akan mengoyak kedamaian dan persatuan masyarakat Kuningan yang selama ini cukup kondusif” katanya

Berkaitan dengan rencana HTI untuk menggelar kegiatan Masirah Panji Rasulullah, Ansor dan badan-badan otonom NU lainnya menuntut dan mendesak bupati serta POLRI dan TNI untuk melarang kegiatan tersebut karena dikhawatirkan akan memicu konflik sosial.

Kapolres Kuningan, AKBP M. Syahduddi, SIK., M.Si., menyambut gembira kedatangan rombongan Ansor dan banom banom NU di Kuningan.

“Saya apresiasi langkah Ansor dan

banom-banom tersebut untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tidak mengambil

langkah-langkah yang inkonstitusional”. Ungkapnya.

Ia juga menerima dan menghargai pernyataan sikap yang telah disampaikan serta akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencegah gerakan apa pun yang disinyalir akan merusak persatuan dan kebhinekaan.

Berkaitan dengan tuntutan Ansor dan banom-banom NU untuk melarang kegiatan Masirah Panji Rasulullah yang akan digelar HTI, Kapolres berjanji akan segera memberikan jawaban.(moch)

Sumber : Ansor Online

Sikap GP Ansor dan Banom NU Kuningan Terkait HTI

Kuningan (ansorjabar online)

Berikut enam pernyataan sikap yang disampaikan PC GP Ansor dan banom-banom NU Kuningan terkait HTI

Pertama, menolak segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan bentuk kekerasan lainnya yang dibalut agama.

Kedua, menuntut dan kepada Bupati Kuningan, Ketua DPRD, Kapolres, dan Komandan Distrik Militer 0615 Kabupaten Kuningan untuk tidak memberikan ruang kepada kelompok-kelompok sosial atau keagamaan yang bermimpi, berniat,apalagi memprakarsai tumbuhnya perilaku dan gerakan anti Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, menolak gagasan khilafah yang diusung oleh HTI karena bisa mengakibatkan perpecahan dan mengancam keutuhan NKRI yang bersendikan bineka tunggal ika.

Keempat, menolak seluruh kegiatan HTI yang menyebarkan propaganda khilafah dengan maksud mengubah Pancasila sebagai ideologi sekaligus asas tunggal kehidupan bernegara.

Kelima, menuntut pembubaran HTI di Indonesia, baik secara organisasi, paham, maupun pola tindakan.

Keenam, mengajak para pengikut HTI untuk kembali pada ajaran Islam ahlussunnah waljamaah yang sesuai dengan bingkai NKRI.

Surat pernyataan sikap itu selain ditandatangani KH. Didin Misbahudin, selaku ketua PC GP Ansor Kuningan, juga ditandatangani oleh pimpinan Banser, PMII, IPNU, IPPNU, PERGUNU, dan ISNU.(alan)

Sumber : Ansor Online

Banjar : Jaga Kamtibmas, Polres Larang Acara HTI di Kota Banjar

Banjar, (Ansorjabar Online)

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Resort (Polrest) Banjar tidak akan memberikan ijin atas rencana kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengadakan konvoi pada Jum’at mendatang.

Keterangan ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Banjar Suprianto seusai acara silaturahmi dan diskusi dengan jajaran Polres Banjar, Selasa (11/04/2017) di Aula Mapolres setempat.

“Tadi kita sudah silaturahmi dengan jajaran kapolres intinya meminta agar pihak aparat melarang berbagai kegiatan HTI karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat, perpecahan ummat. Utamanya rawan mengancam keutuhan NKRI”, kata Suprianto.

Dikatakan oleh Kang Supri, Ansor dan jajaran kepolisian memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kondusifitas masyarakat dari gerakan yang dapat merongrong keutuhan nasional.

“HTI jelas-jelas merupakan kelompok anti pancasila dengan propaganda untuk menegakkan khilafah islamiyah. Kita sampaikan kepada aparat yang berwenang untuk menindaknya dengan tegas”, ujar Supri.

Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah kota agar membuat peraturan tentang pelarangan HTI dan organisasi apapun yang anti pancasila.

Acara diskusi dan silaturahmi ini diikuti pula jajaran pengurus Banser dan PMII Kota Banjar (Edi)

Sumber : Ansor Online

Majalengka : Koordinasi Dengan Aparat, Ansor-Banser Majalengka Siaga Penuh Hadapi Ormas Anti Pancasila

Sukahaji, (Ansorjabar Online)

Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka menyikapi serius rencana kegiatan yang dilakukan sekelompok ormas anti Pancasila, yakni HTI yang dialkukan pada sebagian daerah di tanah air.

Ketua Pimpinan Cabang Ansor Majalengk Ahmad Cece Ashfiyadi mengatakan, pihaknya dengan tegas akan menolak segala bentuk aktifitas yang mengganggu keutuhan NKRI. Menurut dia,  apapun bentuk kegiatan  yang bersebrangan ideologi Pancasila, maka hal itu digolongkan sebagai kegiatan  makar.

“Kegiatan yang mengindikasikan makar itu wajib dibubarkan oleh seluruh elemen bangsa ini. Yang harus diluruskan, kita bukan perlawanan terhadap sesama muslim, tapi menjaga negara dari mereka yang merongrong ideology Pancasila dan dan merusak keutuhan NKRI”, kata Cece seusai musyawarah PC Ansor-Banser Majalengka dan IPPNU di gedung PCNU Majalengka, Selasa (11/4/2017).

Menurut Pria asal Sumberjaya meminta agar aparat kepolisian bertindak untuk tidak memberikan ijin serta membubarkan segala aktifitas dan kegiatan ormas tersebut. Pihak Ansor sendiri menurutnya, tetap akan menempuh prosedur hukum yang ada dengan koordinasi kepada pihak berwenang.

“Kami akan melayangkan surat kepada pihak kepolisian tentang keberatan hadirnya ormas anti Pancasila dan keutuhan NKRI tersebut”, ucapnya.

Sementara itu, Komandan Satuan Koordinator Cabang Barisan Ansor Serba Guna (Dansatkorcab Banser) Wahyudin mengaku pasukan Banser dalam siaga penuh untuk menghadapi ormas yang mengganggu NKRI.

“Banser tinggal menunggu instruksi saja. Kalau sudah ada perintah, Banser siap untuk menghadang gerakan anti Pancasila tersebut”, katanya.

Menurutnya, selama ini pihaknya selalu  diam, namun ketika harkat dan martabat bangsa yang didirikan oleh para Kiai NU, maka Banser siap tampil paling depan untuk melawannya.

“Terlalu lama kita diam, saatnya kita lawan gerakan-gerakan mereka yang terus merusak bangsa”, teriaknya menyemangati anggotanya. (Aan/Edi)

Sumber : Ansor Online

Peserta PKD Ansor Majalengka Tanda Tangani Petisi Tolak Khilafah

Maja-(ansorjabar online)

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Majalengka mengadakan rekrutmen anggota baru dalam Acara Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) Angkatan I di Pondok Pesantren Daarul Ma’arif, Cikedung, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka (8-9/04/2017).

Ketua Panitia Aan Subarhan mengungkapkan, PKD diikuti sekitar 150 orang calon anggota baru Ansor yang berasal dari perwakilan setiap kecamatan.

“Peserta PKD ini merupakan delegasi dari masing-masing kecamatan. Diadakan selama dua hari dengan materi kepemimpinan, keorganisasan dan ke NU an,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi ini.

Sementara itu Ketua PC GP Ansor Majalengka Ahmad Cece Ashfiyadi dalam sambutannya menyampaikan perlunya rekrutmen Anggota Baru sebagai amanat organisasi sekaligus mencetak kader-muda NU yang kaffah tunduk pada aturan organisasi dan mampu meredam gerakan radikalisme serta terorisme dengan nilai-nilai toleransi.

“Perlu kiranya kader muda NU memahami nilai-nilai luhur ke-NU-an yang tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), tawasuth (moderat), ta’adlu (adil) dan nahi munkar. Apalagi saat ini berkembang gerakan radikalisme dan terorisme yang berupaya merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, kata Cece,

Sebagai kader Ansor, sambung Cece, harus siap memberantas gerakan tersebut. Sebagai bukti penolakan, dirinya mengajak seluruh peserta PKD serta para hadirin untuk membubuhkan tanda tangan pada petisi kesetiaan kepada NKRI dan anti khilafah.

Senada dengan Cece, Dewan Pembina PC GP Ansor H. Nasir, S.Ag mengajak kaum muda NU khususnya Ansor untuk berorganisasi secara kaffah. Tidak terbawa arus gerakkan yang tidak bertanggungjawab terlebih mengatasnamakan Islam.

“Kaum muda NU harus berani tampil dan menebar Islam ‘ala NU yaitu Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin dalam kehidupan sehari-harinya”, ujarnya.

Acara Pembukaan PKD ini dihadiri oleh Dewan Pembina PC GP Ansor H. Nasir, S.Ag, Sekretaris Tanfidziyah PC NU Drs. Ade Junaedi beserta jajarannya, Muspika Kecamatan Maja, dan ratusan orang lainnya. Acara ditutup dengan pembubuhan tanda tangan Deklarasi Kesetiaan Terhadap NKRI dan Anti Khilafah oleh seluruh hadirin. (Aan/Edi).

Sumber : Ansor Online

Indramayu : Desak Bubarkan HTI, Ratusan Kader Ansor-Banser Gelar Aksi Damai

Indramayu (ansorjabar online)

Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor beserta ratusan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) gelar aksi damai, Rabu (11/4).

Dengan mengambil start di Gedung Dakwah PCNU Indramayu, masa aksi yang juga terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda yang lain itu melakukan long march ke Mapolres Indramayu.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Indramayu Miftahul Fatah menyatakan, menjaga negara dari serangan kelompok anti pancasila faham adalah kewajiban seluruh warga negara.

“Untuk itu kami bersama OKP dan Ormas lain bergerak mendesak kepolisian dan dewan agar membatasi ruang gerak gerakan dan faham yang ingin mengubah pancasila,” tegasnya.

Miftah juga mengaku ratusan masa yang ikut terlibat terdiri dari PC PMII, DPC GMNI, DPD KNPI dan ormas lainnya.

“Kita semua sepakat bubarkan HTI dan ormas anti pancasila lain di Indramayu, karena sangat berpengaruh merusak persatuan dan kesatuan,” kata dia.

Sementara itu Kapolres Indramayu AKBP Eko Suliasto Basuki meminta PAC Ansor di semua kecamatan ikut menangkal radikalisme. Karena kalau tidak didampingi teman Ansor di masyarakat, mereka akan terombang ambing.

“Kita akan upayakan sedemikian rupa agar tidak terkoyak NKRI akibat ulah kelompok radikal, tentu seluruh pihak harus ikut terlibat secara langsung,” kata dia. (mdi)

Sumber: Ansor Online

Negara Jangan Buta, Bubarkan HTI dan Kelompok Anti Pancasila

Indramayu (ansorjabar online)

PC PMII Indramayu ikut terlibat aktif terlibat dalam Aliansi Indramayu Satu Barisan yang digagas PC GP Ansor, dalam orasinya Ketua Korp PMII Puteri (KOPRI) Mamay Mutmainnah meminta negara jangan buta atas merebaknya gerakan yang ingin mengubah dasar negara Pancasila.

“Kita tidak rela jika negara ini dirusak kelompok HTI dan sejenisnya, maka dari itu kita harus bersatu lawan dan membubarkannya,” tegasnya.

Selain itu Sekertaris Umum PC PMII Kabupaten Indramayu Haris Wanthoni menyatakan Indramayu tidak sudi menerima gagasan khilafah Islamiahnya HTI dan gerakan intoleran dan yang sejenisnya.

“Kalau kita biarkan negara akan terpecah belah keutuhanya, maka secara tegas harus kita tolak,” kata dia. (casmudi)

Sumber : Ansor Online

DPRD: Indonesia Jangan Sampai Seperti Timur Tengah

Indramayu (ansorjabar online)

Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu merangsek ke DPRD, mendesak terbitnya regulasi agar tidak merebaknya kelompok anti pancasila.

“Indonesia jangan sampai seperti timur tengah setiap jam nyawa melayang diserang kelompok sparatis ISIS,” tegas Wakil Ketua DPRD Ruslandi, Rabu (12/4) saat menerima massa aksi yang tergabung dalam Indramayu Satu Barisan itu.

Ruslandi juga memastikan pihaknya akan melakukan langkah kongkrit berupa pembuatan regulasi yang membatasi ruang gerak kelompok anti pancasila.

“Kami juga sepakat dan berterima kasih kepada Ansor Banser dan OKP dan Ormas yang masih setia pada Pancasila dan keutuhan negara kita,” tandasnya. (casmudi)

Sumber : Ansor Online

Makasar

Tak hanya di Jawa, penolakan juga muncul di luar pulau Jawa. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar tidak memberikan izin kepada HTI yang akan menggelar Tabligh Akbar di Lapangan Karebosi Makassar pada 16 April 2017.

“Setelah mempertimbangkan dampak yang akan timbul, maka kami menyatakan tidak akan memberikan izin terkait kegiatan HTI,” kata Kepala Polrestabes Makassar, Komisaris Besar Endi Sutendi, Selasa (11/04/2017).

Penolakan terhadap HTI disuarakan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Selatan. GP Ansor Sulsel menilai kegiatan HTI berpotensi menyebarkan kebencian terhadap ideologi Pancasila.

Ketua DPW GP Ansor Sulsel, Muhamad Tonang mengatakan, HTI merupakan organisasi yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara sehingga dapat menyebabkan perpecahan di tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tonang menginstruksikan kepada anggota Banser bekerja sama dengan TNI dan Polri menghalau seluruh kegiatan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Sumber : Beritagar

Pontianak : Setelah Jateng, Giliran Banser Kalbar Tolak Aksi Khilafah HTI di Masjid Raya Mujahidin Pontianak

MusliModerat.net – Aksi khilafah HTI memang menasional. Bukan hanya di Jawa, di Kalimantan juga tengah ramai dibahas pengibaran bendera khilafah yang akan dilakukan pada Hari Sabtu (15/4/2017) di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalimantan Barat.

Sama dengan di Jawa, tema HTI di Kalbar ini juga tentang ‘Khilafah kewajiban Syar’i, Jalan Menuju Kebangkitan Umat’. Acara ini mendapat perlawanan GP Ansor dan Banser. Bahkan sejumlah OKP (Organisasi Kepemudaan) juga akan turun jalan untuk mengadang khilafah.

“Hari ini Senin (10/4/2017) kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik organisasi kepemudaan maupun institusi resmi seperti Polisi dan TNI, intinya jangan sampai membuat keruh suasana,” jelas sumber duta.co melalui WhatsApp.

Seperti diberitakan prokal.co, bahwa Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Serba Guna (Banser) Nahdlatul Ulama Provinsi Kalteng sudah menegaskan, sebagai organisasi kepemudaan Islam, pihaknya akan menolak semua gerakan atau aksi-aksi yang dapat menggerogoti keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan itu disampaikan menanggapi berkembangkannya isu untuk menerapkan sistem pemerintahan khilafah yang salah satunya digaungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagaimana yang akan dilakukan Sabtu (15/4/2017) di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalimantan Barat.

“GP Ansor dan Banser dengan tegas akan menolak pihak manapun yang ingin mengubah haluan negara RI. Kita akan berada di garis depan untuk menjaga keutuhan NKRI,” tegas Ketua GP Ansor Kalteng Elly Saputra, Minggu (9/4/2017).

Elly menegaskan, sikap GP Ansor dan Banser ini bukan berarti menolak organisasi HTI. Kalau soal organisasinya itu urusan pemerintah. Tetapi, yang ditolak GP Ansor dan Banser adalah gerakan atau aksi-aksi yang dapat merongrong pemerintahan dan keutuhan NKRI yang berideologikan Pancasila.

“Kami tidak menolak HTI, tetapi kalau misalnya mereka (HTI) atau siapa pun yang dalam gerakan dan aksinya terus mengkampanyekan faham khilafah yang jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila, serta mengancam keutuhan NKRI, maka mau tidak mau akan berhadapan dengan GP Ansor dan Banser. Kalau HTI lakukan itu, kita tolak keberadaan HTI,” tandasnya. (hud/KBAswaja)

Sumber : http://www.muslimoderat.net/2017/04/setelah-jateng-giliran-banser-kalbar.html#ixzz4e2OV7hTx

Jimly Asshiddiqie: Jangan Ragu Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyatakan, Pancasila sudah final dan menjadi landasan kebangsaan Indonesia. Untuk itu dia meminta kepada pemerintah agar tidak memberi ruang sedikitpun kepada orang atau kelompok yang mencoba mengubah ideologi Pancasila.

Jimly juga meminta agar benih-benih paham yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila segera dibumihanguskan sebelum menjadi besar dan sulit dihentikan. Seperti dengan membubarkan ormas-ormas garis keras.

“Saya pesan kepada Kapolri dan Presiden tolong agar Ormas yang anti Pancasila dan NKRI segera dibubarkan. Sebab kalau ini dibiarkan maka kelompok ini menyebut negara melakukan pembiaran,” kata Jimly di hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

Dia melanjutkan, sikap pembubaran itu harus segera diambil pemerintah. Penyebaran paham anti-Pancasila seringkali juga dibarengi dengan aksi provokasi dan diikuti dengan kebencian terhadap selama yang membahayakan.

“Bayangkan negara kita hancur seperti Yaman, Suriah. Jangan menunggu undang-undang. Jadi maksud saya jangan pernah ragu bubarkan dia (Ormas anti-Pancasila) dan bawa ke pengadilan. Bisa dibuabarkan dulu biar dia yang menggugat. Ya kita nikmati proses hukumnya. Jadi tidak usah menunggu fatwa MUI,” tegas Jimly.

Jimly pun menyinggung Polri yang tidak pernah ragu-ragu saat menindak penyalahguna narkoba. Harusnya semangat perang melawan narkoba bisa diaplikasikan dalam memberantas Ormas garis keras.

“Jadi nanti yang dipenjara itu yang menyebar kebencian dan permusuhan. Nah yang narkoba kalau pengguna direhab jadi penjara tidak penuh,” Jimly memungkas.

Sumber : Liputan6

Mengapa Sulit Dibubarkan : Dalih Mendagri

Kehadiran organisasi kemasyarakatan HTI ramai menjadi soal setelah GP Ansor dan Banser se-Jawa Timur mendesak pemerintah membubarkan organisasi HTI. Alasannya, gerakan HTI yang mengusung Khilafah dinilai ke arah makar dan dikhawatirkan akan memecah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GP Ansor merupakan organisasi kemasyaratan pemuda di Indonesia, yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Adapun Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) merupakan badan otonom NU dari GP Ansor yang bertugas dalam pengamanan, menjalankan misi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia.

Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Timur, M Abid Umar Faruq mengatakan HTI sudah jelas sebagai organisasi makar yang tidak mengakui dan menolak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan keutuhan NKRI, sebagai ideologi bangsa dan konstitusi bangsa Indonesia.

Penerapan Khilafah HTI juga tidak mempunyai dasar dan historis. Semata-mata hanya merupakan bagian dari politisasi agama dan berlawanan dengan semangat kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Banser seluruh Jawa Timur mendesak kepada pemerintah maupun Polda Jatim, untuk tidak memberikan izin kegiatan kepada HTI, maupun organisasi sejenis lainnya di wilayah Jawa Timur.

Ihwal pembubaran itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sehingga sulit dibubarkan. “Di Kementerian Dalam Negeri tidak terdaftar ya,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Tjahjo mengatakan, banyak organisasi kemasyarakatan yang sifat legalnya sebatas akta notaris. Selain itu, banyak juga yang hanya terdaftar di salah satu kementerian atau lembaga. Dengan demikian, kata Tjahjo, organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar di kementerian sulit untuk dibubarkan.

Sumber : Beritagar

KH. Ma’ruf Amin: Pemerintah Harus Sikapi Pembubaran HTI

NU BOGOR TIMUR

NUKITA.ID, GONDANGLEGI, MALANG : Upaya kelompok radikal di Indonesia memecah belah umat Islam, harus segera ditangggapi pemerintah secara serius.

Hal ini dikemukakan Rais Aam PBNU, KH Ma’ruf Amin saat menjadi pembicara Dialog Kebangsaan, Rabu (12/4) sore di Pondok Pesantren Modern Al Rifai di Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Hadir dalam Dialog tersebut Dewan Pertimbangan Presiden RI, Sidarto Danusubroto SH.

Soal kondisi bangsa saat ini, Kiai Ma’ruf Amin mengusulkan pemerintah harus segera menggelar Dialog Nasional.

Mempertemukan para tokoh nasional untuk membahas permasalahan kebangsaan yang kini, mulai digerogoti kelompok radikal.

“Harus ada dialog nasional. Kita satukan persepsi agar tidak ada lagi friksi-friksi dikemudian hari,” tutur Kiai Makruf Amin.

Saat ditanya ormas HTI dan upaya pembubaranya? Rais Aam PBNU itu menilai, jika HTI tidak sepakat dengan kebangsaan yang sudah terbentuk dalam NKRI, pemerintah punya hak untuk membubarkan HTI.

“Pembubaran HTI itu hak dari pemerintah. Kalau HTI tidak mau komitmen tentang kebangsaan, bisa saja dibubarkan. Kecuali dia (HTI-red) punya komitmen kebangsaan, ya silahkan hidup di negara Indonesia,” tuturnya.

Kiai Ma’ruf Amin menambahkan, apapun ormas dan kelompoknya kalau tidak mau faham kebangsaan yang sudah diupayakan para pendahulu negeri dalam NKRI, ya jangan hidup di negeri ini.

“Kalau komit dengan kebangsaan NKRI, ya silahkan hidup di Indonesia. Kalau tidak mau komit, ya tidak ada tempat dinegeri ini bagi ormas manapun yang menolak faham kebangsaan untuk persatuan dan kesatuan NKRI,” pungkasnya. (*)