Cari Blog Ini

Minggu, 22 Oktober 2017

Tahun Ketiga Jokowi-JK, Masyarakat Nilai Positif Kinerja Pemerintah

Jum'at 20 Oktober 2017 - 16:32 WIB
Tahun Ketiga Jokowi-JK, Masyarakat Nilai Positif Kinerja Pemerintah
Pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan tiga tahun. Masyarakat masih memberikan nilai positif terhadap kinerja Jokowi-JK. Grafis/KORAN SINDO
JAKARTA - Tiga tahun menampuk kursi pemerintahan, pasang surut kinerja pemerintah menjadi hal yang tak bisa dihindari. Dalam jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang KORAN SINDO pada 8-22 September 2017 lalu, tergambar fluktuasi penilaian masyarakat terhadap duet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla. Hasilnya, pada tahun ketiga ini, mayoritas responden masih memberikan nilai positif atas kinerja pemerintahan.

Evaluasi terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dilakukan melalui metode telesurvei yang dilakukan sejak 8-22 September 2017. Jajak pendapat dilakukan dengan kuesioner yang memuat pertanyaan terbuka dan tertutup mengenai tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahan pada tahun ketiga ini. Jajak pendapat juga mencoba menggali opini masyarakat terkait persoalan utama yang menjadi prioritas pemerintah untuk ditangani.

Waktu penelitian8-22 September 2017
MetodeWawancara via telepon
Responden450 responden yang berdomisili di 9 kota (Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang,   Yogyakarta, Medan, Palembang, Manado, dan Batam)
Profil RespondenWanita (53%), Pria (47%)
Usia<20 tahun         3%
21-25 tahun    18%
26-30 tahun    19%
31-35 tahun    12%
36-40 tahun    18%
41-45 tahun    11%
45-50 tahun    8%
>50 tahun    11%
PendidikanSMP    2%
SMU    33%
Diploma    14%
Sarjana (S1)    45%
Pascasarjana    5%
Lainnya    1%

A. Keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK

  • Tahun 1
1. Meluncurkan program kartu sakti
2. Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah
3. Pemberantasan narkoba dengan mengenakan sanksi hukuman mati
4. Kebijakan di bidang maritim dan perikanan
5. Program blusukan
6. Penerapan bantuan sosial masyarakat
7. Pembenahan birokrasi
8. Menerapkan
9. program-program yang bertujuan untuk efisiensi anggaran
10. Politik luar negeri
11. Meluncurkan program rumah rakyat

  • Tahun 2
1. Pembangunan infrastruktur
2. Mendukung KPK dalam memberantas korupsi
3. Kebijakan di bidang kelautan dan perikanan
4. Tax amnesti
5. Pemberantasan narkoba dengan mengenakan sanksi hukuman mati
6. Pelayanan kesehatan gratis
7. Pendidikan gratis
8. Program blusukan
9. Program kartu Sakti
10. Politik luar negeri

  • Tahun 3
1. Pembangunan infrastruktur
2. Pendidikan gratis
3. Beberapa indikator ekonomi membaik
4. Dukungan bagi pemberantasan korupsi
5. Peningkatan Kesejahteraan rakyat
6. Pelayanan kesehatan gratis
7. Antisipasi banjir
8. Penertiban pajak
9. Kebijakan di bidang kelautan dan perikanan
10. Permodalan bagi UMK



B. Persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah
  • Tahun 1
1. Melemahnya nilai tukar rupiah
2. Kemiskinan yang kian meningkat
3. Penanganan kabut asap
4. Angka pengangguran masih tinggi-Penciptaan lapangan kerja
5. Pemberantasan korupsi
6. Pemerataan pendidikan
7. Antisipasi kenaikan bahan pokok
8. Upaya perlindungan terhadap anak
9. Melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program kartu sakti
10. Ancaman  konflik horizontal
11. Ancaman konflik horizontal
  • Tahun 2
1. Kondisi perekonomian belum membaik
2. Angka pengangguran masih memprihatinkan
3. Pemerataan pendidikan
4. Pelayanan kesehatan masih bermasalah
5. Pemberantasan korupsi
6. Penegakan hukum masih lemah
7. Penanganan terhadap kasus anak dan perlindungan anak
8. Antisipasi kenaikan harga bahan pokok
9. Pemerataan Hasil Pembangunan Infrastruktur
10. Penyederhanaan birokrasi
11. Pemberantasan narkoba
  • Tahun 3
1. Kondisi perekonomian belum membaik
2. Pemberantasan korupsi
3. Pemerataan pendidikan
4. Angka pengangguran masih tinggi
5. Pemerataan Hasil Pembangunan Infrastruktur
6. Pelayanan kesehatan masih bermasalah
7. Peningkatan keamanan negara
8. Ancaman konflik horizontal (SARA)
9. Antisipasi kenaikan harga bahan pokok
10. Penegakan hukum masih lemah
11. Pemberantasan terorisme



Kinerja empat menteri koordinator juga masih mendapat respons positif dari masyarakat. Penilaian paling positif diberikan pada kinerja Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Sementara di jajaran kementerian, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti kembali mendapat apresiasi publik. Berbagai gebrakan dan kebijakan konstruktif di bidang kelautan dan perikanan membawa kementerian ini sukses mendapat raport hijau dari masyarakat.





(amm)

0 komentar:

Posting Komentar