Jokowi Buat Gatot Tak Berkutik Pada Sidang Kabinet Paripurna

Sebagai kepala keluarga bangsa Indonesia, Jokowi kembali dihadapkan dengan permasalahan yang muncul akibat ulah salah satu anggota keluarga. Dengan gaya kebapakan, Jokowi akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang jika dibiarkan akan melebar kemana-kemana.

Sidang kabinet paripurna seolah menjadi “persidangan” bagi pejabat pemerintahan yang mbalelo dan mencoba melemhkan pemerintahan. Jokowi menemukan momen emas untuk berbicara dihadapan seluruh jajaran kabinet dan pejabat negara lainnya. Sidang paripurna ini bisa menjadi titik balik dari semua kegaduhan-kegaduhan yang diletupkan oleh lawan, dan ikut diperlebar oleh salah satu pejabat pemerintahan.

Isu PKI boleh dibilang telah berhasil diredam oleh Jokowi. Dengan kehadirannya menonton bareng film G30 S PKI, tuduhan PKI kepada Jokowi seolah langsung luntur. Film G30 S PKI yang dinilai akan semakin membuat isu PKI semakin panas, yang terjadi justru sebaliknya. Aksi 299 nyaris tak berdampak apa-apa meskipun telah bertemu anggota DPR. Masyarakat memang sepakat tidak boleh ada komunis di Indonesia, namun mereka tidak sepakat ketika Jokowi dituduh sebagai agen PKI.

Ada beberapa poin penting yang Jokowi sampaikan pada sidang kabinet paripurna di Istana negara. Meskipun sasaran dari pernyataan Jokowi adalah untuk seluruh peserta sidang, namun sepertinya sasaran utama adalah Gatot. Berikut poin pentingnya:

Pertama, Jokowi menegaskan bahwa dirinya adalah Panglima Tertinggi di atas lima matra angkatan bersenjata, yakni Laut, Darat, dan Udara. Beliau ingin  menekankan agar semua pejabat agar fokus saja dalam bekerja dan tidak ada lagi kegaduhan.

Dengan mengatakan sebagai Panglima Tertinggi dari AL, AD, dan AU, Jokowi seperti sedang memperingatkan agar panglima TNI tidak seenaknya sendiri dalam melontarkan pernyataan atau tindakan. Bagaimanapun, panglima TNI ada di bawah Jokowi dan sudah seharusnya untuk patuh terhadap panglima tertinggi. Sikap tidak patuh dan berseberangan yang ditunjukkan oleh panglima TNI terhadap Panglima Tertinggi justru mejadi cela bagi Panglima TNI. Gatot boleh berseberangan dengan Jokowi jika sudah lepas dari jabatannya sebagai panglima TNI. Pernyataan Jokowi seperti sebuah peringatan keras agar Gatot tidak bertingkah semaunya sendiri.

Kedua, Jokowi mengingatkan para menteri Kabinet Kerja dan kepala lembaga tinggi negara agar menjaga tutur kata dan hubungan yang kondusif antar lembaga dan tidak membuat masyarakat bingung.

Saya rasa bukan sebuah kebetulan jika Jokowi tiba-tiba mengatakan hal ini tanpa ada sebab. Pernyataan Jokowi ini sangat jelas ditujukan ke siapa. Siapa lagi yang sebelumnya mengeluarkan tutur kata yang membuat hubungan antar lembaga menjadi renggang dan membuat masyarakat gaduh selain Gatot? Pernyataan kontroversi Gatot membuat Wiranto dan Menhan menegang? Hubungan TNI dengan Polri dan BIN juga menjadi renggang.  Selain itu, pernyataan Gatot membuat masyarakat bingung dengan apa yang sedang terjadi di pemerintahan mengapa antar lembaga saling menyerang? Saya yakin perkataan Jokowi ada hubungannya dengan kegaduhan yang sebelumnya dibuat oleh Gatot.

Ketiga, Jokowi juga menegaskan, persoalan antara lembaga maupun kementerian harus diselesaikan secara kondusif. Harus dibahas di tingkat Menteri Koordinator, tingkat menko belum selesai, tingkat  Wapres. Kalau masih belum selesai bisa ke presiden.

Pernyataan tersebut sangat jelas menyindir Gatot yang seolah tidak paham prosedur dalam menyelesaikan persolan. Bukannya melakukan komunikasi intens dengan lembaga lain untuk menyelesaikan persoalan, Gatot justru melemparkan pernyataan kontroversinya ke publik. Hal ini tentu sangat disayangkan oleh Jokowi apalagi Gatot seorang panglima TNI yang sudah seharusnya membuat situasi dan kondisi tenang, bukan malah membuat gaduh.

Keempat, Jokowi mengajak pejabat pemerintah untuk terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi. Tingkatkan kinerja dan prestasi  dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan Negara.

Untuk pernyataan keempat ini, mungkin tidak khusus ditunjukan ke Gatot, namun kepada semua jajaran pejabat pemerintahan. Karena tidak mungkin juga Jokowi hanya fokus ke Gatot saja meskipun dia yang saat ini sedang bandel. Jokowi perlu memperhatikan pejabat-pejabat yang lain dan mengingatkan untuk tidak mengurus isu-isu yang tidak penting dan lebih baik fokus bekerja membangun negara.

Ada hal yang menarik yang saya tunggu, yaitu reaksi Gatot setelah diceramahi banyak hal oleh Jokowi. Jika dia tidak berkata kontroversi lagi yang memicu kegaduhan, kemungkinan dia memang intropeksi diri, mengakui kesalahan, serta tidak ingin mengulangi lagi.

Namun jika yang terjadi sebaliknya, misalnya Gatot kembali mengeluarkan pernyataan yang membuat Gaduh, maka saya pastikan Gatot memang sudah tidak punya rasa hormat lagi kepada Panglima Tertinggi. Gelagat seperti semakin memperkuat dugaan bahwa dia memang berniat bertarung melawan Jokowi di Pilpres 2019.

Read More

Mantapkan Identitas Bangsa Lewat Hari Kesaktian Pancasila

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila berlangsung di Kediri dan kali ini Kodim 0809/Kediri mengkonsentrasikan peringatan tersebut di berbagai tempat. Untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kecamatan-kecamatan yang berlangsung hari ini,Koramil jajaran Kodim Kediri mengkonsentrasikan di 23 lokasi yang berbeda dengan waktu yang hampir bersamaan. Sedangkan untuk Kodim Kediri mengkonsentrasikan di 3 tempat yang berbeda, di halaman Pemkab Kediri, Dandim Kediri, Letkol Arm Joko Setiyo K, M.Si (Han) mendampingi Bupati Kediri, Hj.Haryanti Sutrisno, di Balai Kota Kediri, Mayor Inf Joni Morwantoto mendampingi Walikota Kediri, Abdullah Abubakar dan Pabung Kodim Kediri ,Mayor Inf Puguh Jatmiko memimpin jalannya upacara di lapangan Makodim Kediri, minggu (01/10/2017)

Sementara itu di halaman Pemkab Kediri, Letkol Arm Joko Setiyo K, M.Si (Han) mengatakan ,”Saat ini ada indikasi upaya merubah pancasila dengan berbagai bentuk, ada yang berusaha menabrakkannya dengan agama, ada yang berusaha mengkritiknya dengan pemikirannya sendiri dan ada yang sengaja memutarbalikkan sejarah Pancasila dengan pandangannya. Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Bukti-bukti sejarah menyatakan Pancasila tetap berdiri tegak walaupun berbagai upaya dilakukan untuk merubahnya.”

Ditempat terpisah, Mayor Inf Joni Morwantoto mengatakan,”Kita tetap harus mewaspadai segala bentuk cara yang ingin menggeser Pancasila dari NKRI. Sejarah mencatat, sejak Proklamasi dikumandangkan, usaha-usaha untuk merubah Pancasila selalu gagal dan kegagalan itu tidak lepas karena seluruh rakyat Indonesia bersatu menegakkan Pancasila di Indonesia.”

Di lapangan Makodim kediri ,dalam amanatnya Mayor Inf Puguh Jatmiko mengatakan ,”Pancasila itu bersifat absolut dan mutlak. Sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya mengetahui dan memahami Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Banyak bukti sejarah yang menjelaskan, bagaimana Pancasila sengaja ingin dirubah, tetapi peristiwa demi peristiwa itu tak mampu merubahnya dan gagal mengganti Pancasila. Pancasila bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia.”

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilakukan serentak di Kota dan Kabupaten Kediri juga diikuti siswa/siswi tingkat SD, SMP dan SMA, mahasiswa, TNI, Polri, PNS dan Satpol PP. Sebagaimana pada umumnya, setiap Hari Kesaktian Pancasila, seluruh peserta diingatkan akan untuk tetap konsekuen menjaga Pancasila.

Read More

Sejarah 1 Oktober Menjadi Hari Kesaktian Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila yang selalu kita peringati setiap tanggal 1 Oktober memiliki sejarah yang menjadi bagian perjalanan bangsa ini. Sejarah hari Kesaktian Pancasila tidak terlepas dari terjadinya pemberontakan G30S yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang santer disebut-sebut pada jaman Orde Baru walaupun sebenarnya bukti akurat mengenai siapa dalang di balik gerakan ini belum ada dan berhasil terkuak.

Gerakan G30S terjadi pada tanggal 30 September 1965 tepatnya terjadi pada malam hari. Menurut versi Orde Baru gerakan ini dilakukan oleh sekelompok pasukan yang tercatat sebagai Cakrabirawa yaitu pasukan pengawal presiden yang melakukan aksi penculikan dan pembunuhan kapada 6 jenderal senior Angkatam Darat. Tiga diantaranya seperti DI Panjaitan, Ahmad Yani dan MT Haryono teas di tempat sementara jenderal-jenderal lainnya seperti S. Parman, Soeprapto, dan Sutoyo Siswomiharjo di bawa oleh pemberontak dalam keadaan hidup-hidup.

Salah satu jenderal yang menjadi salah satu sasaran utama sekelompok pasukan pemberontak tersebut adalah jenderal TNI Abdul Haris Nasution, namun beliau berhasil selamat dari peristiwa percobaan penculikan tersebut. Tetapi putri tercinta dari sang jenderal harus rela menjadi penggantinya dan tewas menjadi korban kebiadaban PKI. Tak luput ajudan dari sang jenderal yakni Pierre Tendean turut menjadi korban tewas, semula PKI mengidentifikasi sang ajudan jenderal ini sebagai jenderal TNI Abdul Haris Nasution namun ternyata keliru.

Para jenderal yang dibawa hidup-hidup kemudian mengalami tindak penyiksaan yang tidak berperikemanusiaan. Mereka dilakukan secara biadab seolah-olah mereka bukan seorang manusia. Dan setelah para pahlawan bangsa ini gugur jasad mereka kemudian oleh PKI dibuang ke dalam sebuah lubang yang kemudian di kenal dengan lubang buaya lalu setelah itu bagian atasnya mereka tutupi dengan pohon pisang.

Setelah melakukan aksi pembunuhan tersebut, pemberontak yang disebut digawangi oleh PKI tersebut berhasil menguasai Kantor Telekomunikasi dan juga Studio RRI. Letkol Untung yang menjadi salah satu bagian aksi gerakan pemberontakan tersebut melalui RRI mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi dan mengumumkan teah berhasil menghentikan upaya “Dewan Jenderal” yang disematkan pada jenderal TNI AD yang akan melakukan aksi kudeta terhadap pemerintah.

Mantan Presiden Soeharto yang saat itu sama-sama menjabat seorang jenderal namanya tidak tercantum dalam daftar tokoh yang harus dilenyapkan oleh pemberontak. Sehingga mungkin Soeharto mendapatkan momentum dengan memegang kendali komando dan melakukan beberapa kebijakan strategi penting yang kemudian berhasil kembali merebut Jakarta dari tangan pemberontak. Dalam waktu sehari dan tanpa harus menggunakan peluru upaya “Dewan Revolusi” berhasil dipatahkan.

Setelah itu tanggal 1 Oktober 1965 tepatnya pada pukul 20.15 WIB malam hari Dinas Penerangan AD melalui RRI mengumumkan bahwa telah terjadi gerakan kontra revolusi yang berhasil menculik enam jenderal senior Indonesia. Tetapi situasi berhasil dikuasai kembali oleh pimpinan AD yang berada di tangan Soeharto saat itu dan mengumumkan lebih lanjut bahwa Presiden Soekarno dan Nasution dalam keadaan aman. Sehingga selamatnya Bangsa Indonesia dari pemberontakan yang terjadi dan berhasil kembali dipulihkan pada tanggal 1 Oktober dijadikan pemerintah sebagai awal mula diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila yang setiap tahunnya selalu kita peringati.

Read More

HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2017

Selamat beraktifitas sobat Belajar dan Berbagi. Pada postingan kali ini tentang Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 yang akan kita peringati bersama pada tanggal 1 Oktober 2017. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Dan besok tanggal 1 Oktober 2017 kita sebagai Bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2017

Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966.

Pada peristiwa tersebut gugur enam Jenderal dan 1 Kapten serta beberapa orang lainnya yang dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta yang kita kenal dengan Pahlawan Revolusi. Keenam pejabat tinggi yang gugur tersebut adalah:

1. Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
2. Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
3. Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
4. Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
5. Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean gugur dalam usaha pembunuhan tersebut.

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965. Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

1. Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena).
2. Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta).
3. Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta).

Gejolak yang timbul akibat Gerakan 30 September sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah pada waktu itu kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Berdasarkan Surat dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 25 September 2017 Nomor B-908/M.Sesneg/Set/TU.00.04/09/2017 Bahwa Tema Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2017 adalah "Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur".

BLOG BELAJAR DAN BERBAGI

MENGUCAPKAN

SELAMAT MEMPERINGATI

HARI KESAKTIAN PANCASILA

1 OKTOBER 2017

Dan tidak lupa dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita tetap jaga Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap jaya. Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami, NKRI Harga Mati.

Jangan lupa kunjungi juga postingan :
1. Pancasila Sebagai Dasar Negara
2. Butir-Butir Pancasila
3. Selamat Hari Pancasila 1 Juni
4. Nama-Nama Pahlawan Revolusi
5. Lirik Lagu Nasional Gugur Bunga

Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2017. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun kata-kata yang salah serta kurang berkenan di hati dalam penyajian postingan ini.

Read More

Survei SMRC: Yang Setuju Adanya Kebangkitan PKI Kebanyakan Dari Partai PKS, Gerindra Dan PAN, Bangga Dong?

Lembaga survei SMRC baru saja merilis hasil survey terkait isu kebangkitan PKI yang lagi hangat diperbincangkan. Gara-gara sekelompok orang, isu ini dibuat seolah nyata, seolah negara sedang memasuki masa gawat. Jelas-jelas khilafah lebih nyata tapi mereka pada diam, pura-pura linglung dan tiarap. Sebuah kemunafikan yang tak tertandingi.

Hasil survei SMRC menunjukkan bahwa sekitar 86,8 persen responden yang disurvei tidak setuju kalau saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI di Indonesia, yang setuju mencapai 12,6 persen sedang 0,6 persen sisanya tidak menjawab. “Kami tanyakan soal pendapat bahwa sekarang ini sedang terjadi kebangkitan PKI di tanah air. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut?” kata Sirojudin dalam paparan hasil survei seperti diberitakan Kompas.com.

Dari 12,6 persen yang setuju sedang terjadi kebangkitan PKI, sebesar 39,9 persen menganggap kebangkitan PKI itu sudah menjadi ancaman bagi negara. 39,9 persen dari 12,6 persen itu, menurut Sirojudin nilainya 5 persen dari total populasi. Kalau diambil penduduk dewasa saja sekitar 10 juta. Apa yang bisa kita petik dari hasil survei tersebut?

Pertama, ternyata ini membuktikan bahwa isu kebangkitan PKI hanyalah ilusi dari sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Ilusi ini dibuat agar terlihat nyata, dengan harapan mampu membodohi orang yang memang bisa dibodohi. Isu yang sebenarnya absurd tapi dipaksakan, terus digoreng untuk kepentingan yang berkepentingan. Hasil ini juga membuktikan ternyata masih banyak yang waras, tak percaya begitu saja dengan isu model begini.

Meski yang percaya dengan isu kebangkitan PKI jumlahnya sedikit, tapi tetap harus waspada. Mereka inilah yang cenderung menjadi senjata sekaligus aset bagi orang yang berkepentingan. Para politikus busuk yang haus kekuasaan, yang tak bisa apa-apa pasti akan menggunakan isu ini sekaligus memanfaatkan mereka yang percaya isu ini untuk cari muka. Tahun 2018 adalah tahun politik dan puncaknya pada 2019. Banyak topeng yang akan menutupi wajah sebenarnya.

Dan ada hasil lainnya yang jauh lebih menarik. Hasil tabulasi silang menunjukkan 19 persen pemilih Prabowo-Hatta pada pilpres 2014 lalu setuju saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI. Sedangkan hanya 10 persen pemilih Jokowi-JK yang setuju. Dan ini yang paling keren. “Tetapi kalau dilihat proporsinya, maka yang setuju dengan isu ‘sedang terjadi kebangkitan PKI’ itu terlihat lebih besar diantara pendukung PKS (37 persen), Gerindra (20 persen), dan PAN (18 persen),” kata Sirojudin. Yang dari Golkar hanya 6 persen.

Hahaha, sungguh membanggakan. Ternyata makin jelas terlihat. Tiga partai ini, saya yakin Anda semua sudah tahu seperti apa manuvernya dalam politik. Tiga partai ini juga terkenal suka menyerang Jokowi, apalagi yang sesepuh dari PAN itu, nyinyirnya tak ketulungan. Kalau PKS, tak usah dijelaskan lagi. Kalau Gerindra, cukup lihat akun twitternya dan statement kadernya yang duduk sebagai wakil ketua DPR yang jago bikin puisi.

Sebuah kebetulankah hasil survei ini atau memang mengindikasikan sesuatu? Tak perlu berspekulasi terlalu jauh, cukup baca hasil survei ini, dan tarik benang merahnya, maka dengan sendirinya akan paham kok. Siapa yang mulai mengembuskan isu PKI, siapa yang selama ini paling ribut soal isu ini dan siapa pula yang sering goreng isu ini biar panas. Padahal sudah dibilang berkali-kali jangan lagi bangkitkan isu yang sebenarnya tidak ada, tapi namanya juga terkait politik, pasti dipaksa-paksakan.

PKS pun mengcounter hasil ini dengan mengatakan 85 persen masyarakat percaya PKI bangkit, eiittsss, tapi itu versi medsos. Versi medsos yang mana dulu nih? Versi yang penuh akun palsu dari Saracen atau medsos yang beneran? Ini juga harus jelas lho. Tapi coba kita telaah lagi, setahu saya isu PKI muncul saat Pilkada DKI Jakarta 2012, lalu muncul lagi saat Pilpres 2014 dan sekarang muncul lagi karena diyakini akan terus berlangsung hingga 2019.

Tampak jelas kalau isu ini dipakai untuk menyerang seseorang. Munculnya isu PKI ini mirip durian, munculnya musiman, tidak sepanjang tahun. Dan jelas sekali isu ini dan lainnya muncul kalau sudah dekat tahun politik sehingga kita bisa sedikit banyak menyimpulkan ada orang busuk yang mau gunakan cara kotor seperti ini. Saracen salah satu buktinya. Mau ngeles lagi? Lebih baik huni bumi datar sajalah.

Dan satu lagi, isu kebangkitan PKI ini sangat gencar, tapi kok jarang terdengar di pemerintahan sebelumnya. Kok baru sekarang? Satu tanda tanya besar buat kita semua. Ada yang tidak suka dengan pemerintahan yang sekarang. Bisa jadi ada yang sudah kebelet pengen jadi presiden tapi tidak kesampaian, ibarat cowok yang cintanya bertepuk sebelah tangan, kasih tak sampai. Kasihan.

Mumpung sekarang masih bisa ngelak ya silakan ngeles. Tapi saya percaya topeng kebohongan dan kemunafikan pasti akan terbongkar seiring berlalunya waktu. Makin dekat 2019, kita akan tahu kok siapa saja mereka. Mirip seperti kasus Ahok lah, banyak yang munafik arhirnya terbongkar kedoknya. Di luar sok suci, tapi ternyata hatinya lebih busuk. Mereka mungkin berpikir Tuhan itu buta kali ya? Seperti pepatah sederhana, “Langit selalu melihat.” Ingat itu.

Read More

Aksi 299, Nobar G30S/PKI: Strategi Jokowi-Gatot Hancurkan Isu PKI oleh Islam Radikal

Demo lagi. Aksi lagi. Membosankan. Terakhir aksi 299. Sejak dua bulan lalu kegaduhan semakin marak, dengan ide nonton bareng film G30S/PKI. Publik melihat dengan gemes karena kelihatan di  permukaan  Jenderal Gatot Nurmantyo bermain politik. Publik dan partai pun terkecoh. Publik lupa bahwa Presiden Jokowi bukanlah politikus sejati, yang justru bisa bersikap dan bertindak melebihi para politikus. Langkah dan sikap Jokowi dan Gatot merupakan langkah menyikapi seluruh perkembangan politik makro dan strategi Pilpres 2019, terutama menguatnya Islam radikal.

Untuk menghancurkan gerakan Islam radikal yang bermain di tataran politik, maka tiada lain adalah dengan melakukan pemetaan yang pas. Sejak masa 2014 Jokowi telah memahami upaya merebut kekuasaan dengan menggunakan politik identitas Islam radikal. Obor Rakyat yang didanai oleh mafia Petral Riza Chalid, dan penghinaan-penghinaan terhadap Jokowi,  yang para pembelanya dibela oleh Fadli Zon, menjadi petunjuk awal gerakan itu.

Namun Presiden Jokowi bertindak ekstra cerdas. Jokowi tidak bertindak gegabah. Tidak terpancing. Justru Jokowi membangun dengan meloloskan UU ITE, mengatur tentang hate speech, dan melawan dengan strategi lainnya. Pada awalnya pembiaran ini dianggap sebagai kelemahan Presiden Jokowi. Jokowi tidak bergeming.

Aliansi antara kelompok Islam radikal dan partai politik seperti Gerindra dan partai agama PKS, dan PAN serta SBY semakin solid dan tampak kokoh. Puncak dari menguatnya aliansi ini adalah DPR menghambat revisi UU Anti Teoris yang memberi kekuasaan kepada TNI dan Polri bertindak seperti Malaysia dan Singapura yang memiliki ISA (internal security act), yang bisa digunakan untuk menumpas teroris sedari awal sebelum bom diledakkan. Tentu ini membuat rakyat was-was dankhawatir. Strategi Jokowi jalan terus.

Langkah pertama Jokowi adalah memisahkan Golkar dari KMP untuk memotong irisan nasionalis dan agama. Jokowi hanya akan membiarkan Gerindra dan PKS, serta dukungan minor dari PAN dan Demokrat. Pemecahan ini semakin menyolidkan kebersamaan Gerindra dan PKS menjadi semakin dekat dengan Islam radikal.

Puncak peristiwa dan menjadi jebakan sekaligus blessing in disguise adalah ketika Islam radikal memanfaatkan kriminalisasi Ahok. Parpol sejenis dan sealiran kepercayaan seperti PKS, PAN, Demokrat, bersatu padu menyatu dengan Islam radikal.

Meraka bersama FUI, GNPF-MUI, dan tentu FPI dan mulai menebarkan secara nyata strategi politik identitas Islam radikal, Jakarta Bersyariah, Indonesia Bersyariah, bahkan Khilafah, mereka mengusung mimpi-mimpi tersebut sebagai alat manarik dukungan dari para pemilih.

Saking hebatnya bau harum identitas kampanye mimpi surga Islam radikal ini, ormas hebat seperti Muhammadiyah pun tergeret bermain dalam politik identitas ini dengan corong congor Din Syamsuddin dan Simanjuntak – yang ternyata culun tidak memahami esensi dan roh gerakan.

Demo berjilid-jilid semakin menampakkan kekuatan lawan dan kawan. Sejak awal demo 411 sampai 212 sampai 313,lalu 217, adalah alat pemetaan bagi Presiden Jokowi, Polri, TNI, dan BIN. Banyak yang ditangkap dan menjadi tersangka makar. Kini mereka diam.

Selain itu, yang harus ditundukkan adalah penyebaran isu, hoax, dan adu domba yang dilakukan oleh musuh politik Jokowi yang menjadi agenda kampanye Pilpres 2019. Untuk melawan itu, terkait tiga isu utama yang digunakan oleh mereka yakni PKI, intoleransi, dan pemelintiran berita, Jokowi harus berhati-hati. Untuk dua terakhir Jonru, Alfian Tanjung, Asma Dewi, Saracen, dan lanjutannya telah menjadi pesakitan. Tinggal PKI.

Untuk isu PKI ini, jebakan yang dilontarkan oleh Jokowi adalah dengan melepaskan berita tentang PKI oleh pimpinan tertinggi TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Jebakan ini dimakan mentah oleh partai agama PKS,oleh Prabowo yang bertemu dengan Jenderal Gatot dan para purnawirawan, bahkan oleh Amien Rais yang menyetir dan memelintir hendak mengadu domba antara TNI dan Polri.

Memang jebakan ini sangat bisa berisiko jika tidak terkendali. Ide lontaran untuk nobar film G30S/PKI dari Jenderal Gatot menjadi alat delegitimasi terhadap isu PKI. Bahkan, Jokowi sendiri ikut nonton film G30S PKI karena Presiden Jokowi adalah Panglima Tertinggi TNI, yang jelas membawahi Jenderal Gatot Nurmantyo.

Akibat akrobat ini, peristiwa aksi 299 dan nobar film G30S/PKI hanya menjadi gambaran dan tontonan hancurnya isu PKI sebelum Pilpres 2019. Kenapa? Kini publik paham betul siapa penggerak dan penyebar isu PKI itu. Survei sangat jelas isu tentang PKI ini adalah mainan dan kebahagiaan bagi para pendukung Prabawo dan PKS yang dihuni sebagaian besar adalah kaum Bumi datar. Juga para ormas Islam radikal FPI, FUI, dan ormas lain yang sebagiannya menjadi bagian mereka seperti Muhammadiyah, misalnya. Bukti keradikalan mereka adalah Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pun, kini tampak sekali kendali Republik Indonesia berada di tangan Presiden Jokowi dengan kekuatan pemerintahan Panglima TNI, Polri, BIN, lembaga negara lain dan dukungan rakyat solid melawan Islam radikal. Publik pun tenang berbagai maneuver Jenderal Gatot Nurmantyo hanyalah suatu strategi besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam sejarahnya TNI belum pernah bersekutu dengan kalangan Islam radikal.

TNI adalah yang menumpas Permesta,PRRI, DI/TII, dan bahkan PKI. Maka mimpi PKS dan Gerindra dan FPI dan Amien Rais untuk menarik Jenderal Gatot untuk diiming-imingi jabatan mimpi capres atau cawapres musnah sudah. Jenderal Gatot Nurmantyo ada di dalam kesatuan pemerintahan Presiden Jokowi. Salam bahagia ala saya.

Read More

Meluruskan Logika: Menolak Kebangkitan PKI Harusnya Sejalan dengan Menolak HTI

Sejak awal memang terasa, terlihat serta aneh, dimana segerombolan kaum bumi datar tergabung dalam aksi 299, melakukan protes terhadap Perppu Ormas dan melawan kebangkitan PKI akan tetapi malah meminta agar HTI tidak dibubarkan.

Disini letak kegagalan dalam penafsiran, mengapa ‘gagal’ karena mereka menggunakan standar ganda dalam melihat Perppu Ormas. Nah, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa  Perppu ormas ini harus  dilihat dari sebab akibat munculnya Perppu ini.

Jika ditinjau secara mendalam maka sebab adanya Perppu Ormas ini  karena  adanya ancaman ‘dari dalam’ sehingga negara wajib membuat sebuah kekebalan untuk menjaga NKRI dari ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Jadi, tak uslah teriak anti PKI tapi tak anti HTI. Jika benar mereka anti PKI maka seyogyanya mereka mendukung Perppu Ormas sebab cakupannya sebenarnya bukan ormas Islam saja, tapi juga komunis, organisasi radikal lainnya yang berbasis selain Islam.

Saya sepakat dengan pernyataan pakar hukum tata negara dan tata kepentingan (menurut saya) Yuzril mengatakan Perppu Ormas bisa saja menjadi senjata untuk membubarkan Nahdatul Ulama.

Jika Nahdatul Ulama ingin merdeka sendiri dan mengancam keutuhan NKRI kenapa tidak? Sebab disitulah fungsi yang subtansial dari Perppu Ormas, namanya juga ‘kekebalan’ atau sistim imun.

Misalnya  dalam tubuh NKRI, Nahdatul Ulama sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar dan berpengaruh di Indonesia  lantas berubah dari bakteri baik, menjadi virus yang berbahaya maka secara otomatis sistim imun (Perppu Ormas) akan bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai sistim imun atau kekebalan tubuh NKRI. Sebagai tentara tubuh maka ia (Perppu) harus melumpuhkan segala aktivitas NU sebagai  virus yang mengancam kesehatan NKRI.

Tapi Pak Yuzril harus membuat sebuah cacatan khusus bahwa sejak lahirnya NKRI, posisi NU jelas dan negara harus berterimakasih terhadap kontribusi NU dalam menjaga dan merawat NKRI itu sendiri. Ia tampil sebagai ‘imun’ bagi NKRI, maka tak heran jika NU selalalu mengambil bagian dari sejarah anti NKRI dari PKI hingga HTI, NU sebagai ‘imun’ selalu melakukan perlawanan demi keutuhan tanah dan air yang dititipkan oleh para leluruh kita.

Lantas ada apa  menolak kebangkitan PKI lalu mendukung  HTI dengan berteriak ‘cabut Perrpu Ormas’, disinilah letak salah kaprah dan gagal logika. Jangan karena sistim imun yang bekerja dengan hasil kinerja pertama kali adalah  ormas Islam yang dilumpuhkan pertama kalinya, yang dalam hal ini adalah HTI, maka disinilah timbul niat untuk menggoreng ini untuk menghadapkan agama dengan negara dan negara menjadi pemberontak agama.

Mereka hanya ingin menggiring opini bahwa seolah-olah pemerintah abai dengan ormas-ormas non Islam lainnya yang juga bersifat radikal. Padahal Perppu itu harus dilihat secara utuh bahwa Perppu tersebut adalah  tentara bagi siapa saja, entah itu PKI sampai HTI yang terlihat anti demokrasi tetapi berharap pada demokrasi, yang terlihat mencintai NKRI tapi mengusung ideologi khilafah islamiyah.

Parhnya lagi mereka meminta agar DPR mengintervensi Polri untuk menghentikan kriminilisasi terhadap aktivis Islam. Nah, harusnya mereka menggunakan logika dan akal sehat mereka untuk  membedakan dengan baik,  mana disebut kriminal dan mana yang disebut kriminalisasi.

Penegaka hukum itu tak pandang bulu, tak pandang ketiak, tak pandang warna rambut, bentuk rambut hingga jenis kawat gigi itu yang harus mereka dukung sebab Islam sebagai agama mayoritas justru mengajarkan untuk berbuat adil walaupun kepada yang bukan segolongan dengannya. Jikalau  ada aktivis entah itu beragama Islam, Budha, Hindu,  yang melakukan tindakan kriminal, ya mau tak mau, suka tak suka memang harus ditindak.

Sebab keadilan harus ditegakkan sebagaimana ajaran agama Islam, kita sepakat bahwa siapa pun dia tidak boleh kebal terhadap hukum, lantas tolak ukur mana untuk bisa dijadikan dasar guna membedakan mana kriminalisasi dan kriminal murni.

Jawabannya sangat sederhana yaitu jadikan hukum sebagai panglima, lalu biarkan pengadilan yang bekerja, di pengadilanlah kalian berbicara dan membuktikan jangan malah lari dari panggilan kepolisian, itu namanya perbuatan yang tidak pantas dan tidak etis apalagi yang tidak memenuhi panggilan kepolisian dengan cara kabur tak ada kejelasan. Eh, malah teriak ‘anti PKI’, meminta pemerintah untuk mengekan hukum sementara ia sediri tak mau diproses hukum. Itulah yang disebut salah kaprah dan gagal logika.

Intinya menolak kebangkitan PKI wajibnya hukumnya dengan aktivitas HTI, segala bentuk ideologi yang akan mengacam negara. Paham komunis dan Khilafah  adalah paham yang targetnya adalah menguasai negara. Olehnya itu, sudah saatnya kita berkata “tidak’ untuk PKI dan HTI. Okelah jika ada yang berkata ‘HTI tidak korupsi, tidak angkat senjata’. Nah, sederhananya lebih baik angkat senjata dari pada strategi bawah tanah melalui doktrin-doktrin NKRI toughut hingga demokrasi prodak kafir.

Sebelum wafat, KH Hasyim Muzadi  pernah berkata di ILc, dalam diskusi ‘Isis mengancam kita’ beliau secara tegas berpesan bahwa ada upaya membenturkan agama dan negara, dengan menjadikan negara sebagai penindas agama dan agama  sebagai pemberontak negara. Bahkan diakhir pembicaraannya beliau berpesan “Ambil Islamnya, bukan budayanya (arab) dan transnasionalnya yang lebih bermakna politis.

Saya pikir sepenggal bahasa Pak Kiai sat itu dimana kamrea televisi tvOne sempat menyorot Ismail Yusanto saat beliau menyidir “jangan ambil transnasionalnya” sudah cukup untuk menjawab orasi Ismail Yusanto dalam aksi 299 kemarin. Dalam aksi tersebut terekam kamera salah satu televisi dimana Ismail Yusanto tetap mengklaim bahwa khilafah adalah milik seluruh umat Islam, jika memang iya lantas kenapa banyak negara Islam yang melarang Hizbut Tahrir beraktivitas?

Sudahlah, berhentilah berutopia belaka den demonstrasi yang membuang energi umat, mari kita bekerja dan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejaterah dan diberikan rahmat dan ampunan dari Tuhan yang kuasa.

Read More